Jaksa Agung ST Burhanuddin

ST Burhanuddin ingin para jaksa mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum.

Jaksa Agung menekan, dirinya tidak butuh sosok Jaksa sekadar pintar dalam menangani perkara. Sebab, jika tidak bermoral dan tidak berintegritas, maka kepintaran itu tidak ada artinya.

"Yang pertama mencabut surat keputusan Jaksa Agung nomor 164 tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri sipil atas nama Pinangki Sirna Malasari," ungkapnya.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa data penanganan covid-19 perlu untuk diawasi. Dia pun telah meminta agar kejaksaan melakukan pengawasan terhadap data penanganan Covid-19.

Capaian positif kejaksaan ini disampaikan oleh Jaksa Agung pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61.

"Saya tidak mengharapkan di situasi sulit ini, hukum menjadi alat "pemiskinan" bagi rakyat kecil," kata Burhanuddin.

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada seluruh jajarannya agar menggunakan hati nurani ketika menindak pelanggaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini tengah diberlakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Burhanuddin menjelaskan isu-isu yang jadi sorotan untuk dituntaskan oleh jajaran Korps Adhiyaksa seperti isu kelangkaan obat dan gas oksigen di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya mengenai kelangkaan obat dan kelangkaan gas oksigen.

Burhanuddin pun mengharapkan dengan posisi barunya Anwar mampu mendukung, menguatkan, dan melengkapi dalam upaya membangun Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin blak-blakan dalam wawancara khusus PulseFeed. Mulai dari hobi menembaknya, sampai mengenang kasus-kasus berkesan selama bertugas di Korps Adhyaksa.

“Jangan ragu melakukan upaya represif melalui penindakan bagi siapa saja apabila ada yang bertujuan untuk mengambil kesempatan dan keuntungan tidak sah bagi pribadinya sendiri di tengah kondisi yang seperti ini,” tegas Jaksa Agung.

Nantinya sanksi diberikan kepada pelanggar prokes sampai menimbulkan rasa jera.

"Kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, agar turut terlibat dalam pelaksanaan PPKM Darurat," kata Burhanuddin.

Gedung Utama Kejagung sendiri akan dibangun di atas tanah seluas 10.571 meter persegi dengan luas bangunan 43.669 meter persegi.

"Agar nanti Jampidum tidak terjadi lagi disparitas, walaupun kami memberikan kewenangan ke daerah. Tetapi pengawasan ada tetap pada kita, jangan sampai ada disparitas terjadi lagi," tegasnya.

Jaksa Agung juga telah mencopot delapan Kajari yang diduga bermain proyek. Namun, Burhanuddin tidak menyebut Kajari dari daerah mana daja.

Menurut dia, saat ini Kejaksaan Agung juga sedang mengusut mafia pertambangan. Dia pun meminta dukungan DPR terhadap kerja-kerja Kejaksaan Agung.

Dia menjelaskan, tujuan dibentuknya Satgassus P3TPU adalah guna percepatan, efesiensi dan efektifitas penyelesaian penanganan perkara. Sehingga kehadiran Satgassus P3TPU mampu menjawab setiap tantangan penanganan perkara tindak pidana umum yang seiring perkembangan teknologi modus operandi semakin kompleks.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak menggelar open house saat lebaran. Hal itu menanggapi beredarnya foto sejumlah petinggi Kejaksaan Agung mendatangi rumah dinas Jaksa Agung di Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain Tony, tampak dalam foto tersebut diduga Jampidsus Ali Mukartono, Jambin Bambang Sugeng Rukmono, Jampidum Fadil Zumhana, dan beberapa perempuan berhijab. Semuanya mengenakan masker.