Jaksa Agung ST Burhanuddin

Hasil survei IPR menunjukkan secara umum kinerja para menteri masih berada di bawah 50 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani Jaksa Agung ST Burhanuddin pada 21 Juli lalu

Jefri memastikan kliennya tak pernah menyebut nama Burhanuddin dalam kasus tersebut saat proses penyidikan.

"Menurut saya terhadap JA Burhanuddin cukup bagus. Beliau tidak susah untuk diakses," kata dia.

"Mungkin Arteria pengen ngopi sama Pak Jaksa Agung," imbuhnya.

Arteria khawatir ada yang memanfaatkan kepentingan pribadi dari kasus Djoko Tjandra tersebut. Dia mengungkapkan, sudah beredar di Sekretariat Negara CV Jaksa Agung baru pengganti ST Burhanuddin.

Kubu Pinangki mengaku heran kenapa dua nama itu muncul saat pembacaan berkas dakwaan. Dia menduga ada pihak yang memanfaatkan perkara kliennya.

Menjawab pertanyaan itu, Burhanuddin mengaku kenal dengan Andi Irfan saat di Sulawesi Selatan dulu. Saat itu, Burhanuddin menjabat Kajati Sulsel.

Ali mengakui memang muncul nama Jaksa Agung Burhanudin dalam action plan Pinangki. Namun, action plan tersebut tidak dijalankan Pinangki.

Jaksa Agung Burhanudin juga mengatakan, terkait kasus pemalsuan surat jalan dalam kasus Djoko Tjandra masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Kejaksaan belum menerima berkas perkara.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, action plan dalam dakwaan Pinangki menggemparkan publik. Sebab, tidak hanya nama Jaksa Agung yang dicatut, bahkan muncul nama eks Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Ketua Komisi III Herman Hery sata membuka rapat, langsung menyinggung kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

"Ini kan sifatnya masih, istilah dalam penyidikan kita mengklarifikasi. Jadi mengklarifikasi ini semacam menginterview, mencari kesesuaian terkait dengan data-data yang diterima oleh penyidik dipastikan kembali kepada yang bersangkutan,"

Burhanuddin memastikan kepindahan kantor kerjanya ke gedung Badan Diklat Ragunan, tak akan mempengaruhi kinerja Kejaksaan Agung dan tetap dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa.

Empat pimpinan yang pindah kantor sementara yakni Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Wakil Jaksa Agung Setya Untung Mulyadi, Jaksa Agung Muda Intelejen Sunarta, dan Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan, gedung yang terbakar tersebut merupakan gedung tua. Gedung utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan terbakar sekitar pukul 19.10 WIB.

Usai dicopot dari jabatan Kajati Sumbar, Amran ditarik menjadi Jaksa Fungsional di Badan Diklat Kejaksaan RI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono mengatakan, Jaksa Fedrik mengidap komplikasi gula atau diabetes.

Pedoman nomor 7 tersebut menimbulkan disharmoni sesama atau aparat terkait. Dan pemberlakuannya dirasa kurang tepat.

Aturan itu resmi dicabut Jaksa Agung per hari ini. Pertimbangan aturan itu dicabut guna menghindari disharmoni antar penegak hukum dalam menjalankan tugas.