Jaksa Agung ST Burhanuddin

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap, pihaknya telah membentuk tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat. Tim ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari HAM Sedunia.

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana Rp350 miliar pada anggaran tahun 2021 untuk pembangunan gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar pada Agustus 2020.

“Seperti (kasus) BPJS dan ASABRI,” ucapnya.

Pendampingan itu, lanjutnya, terkait produk hukum yang nantinya akan dikeluarkan Kemensos untuk dimintai pendampingan kepada Kejaksaan, agar meminimalisir adanya kesalahan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, adanya upaya cipta kondisi di tubuh Kejaksaan Agung (Kejagung) usai pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI). Dia pun mengancam akan menindak tegas jajaran yang masih terlibat dengan organisasi tersebut.

Keberadaan Timsus HAM dimaksudkan untuk mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengidentifikasi, sekaligus memitigasi berbagai permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan, serta merumuskan rekomendasi penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Burhanuddin menyebut, calon tersangka kasus Asabri adalah dua tersangka utama dalam kasus Jiwasraya dari pihak swasta. Adapun total kerugian negara telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus Asabri.

Pihaknya menyatakan terbuka dengan kritik karena kritik merupakan fungsi kontrol dan upaya membenahi kekurangan Kejaksaan.

"Besar harapan saya agar kerjasama ini juga dapat menguatkan aspek Good Corporate Governance pada bisnis Pertamina secara keseluruhan."

"Kalkulasi untung rugi tersebut bertujuan untuk menentukan dan memutuskan pilihan apakah 'melakukan' atau 'tidak melakukan' suatu kejahatan," jelasnya.

Burhanuddin meyakini 57 Jaksa yang dilantik menjadi Satgassus P3TPK memiliki integritas, kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi.

Seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti, karena tidak ada alasan untuk dibentuknya pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada presiden.

Hinca mengatakan, pernyataan Jaksa Agung bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat sangat tidak etis.

"Tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa tergugat akan mempelajari terlebih dahulu atas isi putusan tersebut dan yang pasti akan melakukan upaya hukum," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono.

"Kami meminta presiden turun tangan, tegur Jaksa Agung agar tidak ulangi kesalahan sama,"

Putusan yang diketuai oleh Hakim Andi Muh Ali Rahman itu juga mewajibkan Burhanuddin atau lembaga sebagai tergugat, untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Burhanuddin mengaku mendukung usulan DPR dan berharap Perubahan RUU Kejaksaan dapat menyelaraskan norma hukum terkait Kejaksaan yang tersebar di berbagai macam ketentuan.

Selain itu, Hari menyampaikan terkait Pengembalian Keuangan Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dalam satu tahun telah berhasil mengembalikan keuangan negara sekitar Rp7,02 triliun.

Sementara dari Pengembalian Keuangan Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan, lanjut Hari, dalam satu tahun uang negara yang telah kembali kira-kira Rp7,02 triliun.

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada seluruh jajarannya untuk mampu mengembalikan kepercayaan publik. Salah satu caranya, dalam penanganan perkara pidana khusus (Pidsus) yang menimbulkan efek jera serta keadilan bagi masyarakat.