Kebijakan Publik

Ombudsman RI menyoroti betapa krusialnya Peran Pemda dalam Program Prioritas Nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, menekankan perencanaan matang demi keberhasilan.

Pemerintah Kota Sawahlunto memperkuat partisipasi anak dengan melantik FAKA Sawahlunto. Forum ini menjadi mitra strategis untuk memahami aspirasi Gen Z dan membentuk kebijakan yang adaptif, penasaran bagaimana FAKA bekerja?

Guru Besar UGM Prof. Gabriel Lele mendesak evaluasi mendalam terhadap skema belanja prioritas daerah menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD), mengungkap inkonsistensi kebijakan pusat yang membebani daerah.

Pemerintah Kota Jayapura membuat kebijakan revolusioner dengan Penggantian Biaya Seragam Sekolah Jayapura bagi siswa TK-SMA. Kapan dana ini akan cair dan siapa saja yang berhak?

Sekretariat DPRD Jabar akan memulai uji coba WFH 50 persen bagi pegawainya mulai November 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi operasional, bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan anggaran?

Anggota DPR, pelaku usaha, dan akademisi mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan industri kretek nasional yang krusial bagi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Apa saja tuntutannya?

Survei IYCTC mengungkap 95 persen warga Jakarta mendukung ruang publik sehat tanpa rokok, mendorong percepatan Perda KTR demi lingkungan yang lebih baik dan bebas asap.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendesak Revisi UU Transmigrasi 2009 demi ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta relawan Prabowo-Gibran untuk aktif memantau program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Garuda. Mengapa pengawasan ini krusial?

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia telah menjadi inspirasi global, diadopsi oleh 112 negara. Bagaimana skema ini menarik perhatian dunia?

Ariawan, Anggota Dewas ANTARA, berhasil meraih gelar **Doktor Administrasi Publik** dengan predikat cumlaude usai meneliti efektivitas digitalisasi informasi di DPR RI. Penasaran hasilnya?

Konreg PDRB-ISE 2025 di Sumatera Utara menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang tepat sasaran. Simak bagaimana data akurat memandu kebijakan publik!

Pansus KTR DKI Jakarta sedang mempertimbangkan untuk tidak memasukkan tempat hiburan malam sebagai Kawasan Tanpa Rokok, meski ada 62 lokasi. Keputusan ini diambil setelah menerima beragam aspirasi masyarakat.

BSKDN Kemendagri dan BRIN berkolaborasi memanfaatkan hasil Survei Data Dasar Kehidupan Beragama (SDDKB) untuk merumuskan kebijakan publik yang akurat dan berbasis fakta. Simak selengkapnya!

Sekretaris Kabinet mencatat 8 poin penting dari Dialog Prabowo-Forbes, mulai dari kepemimpinan global hingga program Makan Bergizi Gratis yang menarik perhatian. Simak selengkapnya!

Pengamat kebijakan publik menyoroti rapuhnya kepercayaan masyarakat kepada Polri sebagai PR besar. Meski kinerja meningkat, persepsi publik sering tertinggal dari realita faktual, memicu rasa penasaran.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 35,4 juta orang, jumlah yang hampir 7 kali populasi Singapura. Bagaimana program ini bisa menjangkau jutaan orang dan apa alasannya menjadi prioritas utama?

Menko PMK Pratikno menegaskan **digitalisasi birokrasi** dan pemanfaatan AI bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan untuk efisiensi tata kelola. Bagaimana teknologi ini mengubah wajah pemerintahan?

Mantan Wapres Boediono tegaskan sinergi teknokrasi dan politik adalah kunci ketahanan nasional. Ia menyoroti masa kejayaan RI di era 70-an, bisakah terulang?

Kementerian ESDM dan BPS teken MoU finalisasi Data Penerima Subsidi Energi, menjanjikan akurasi data untuk kebijakan satu data nasional. Apa implikasinya bagi masyarakat?