Kebijakan Publik

DPRD Semarang tegaskan Pemberhentian Direksi BUMD Semarang harus sesuai Permendagri 37/2018, bukan keputusan politis. Ada indikasi audit, akankah ada pergantian direksi?

Wamenaker Afriansyah Noor tegaskan Sensus Ekonomi krusial bagi perencanaan dan pembangunan ketenagakerjaan. Data akurat ini membentuk kebijakan strategis dan mendorong Indonesia Emas 2045.

PHRI Jakarta memprediksi 50% bisnis hotel di Ibu Kota akan terimbas Raperda KTR yang lebih ketat. Kekhawatiran akan penurunan okupansi dan dampak ekonomi muncul.

Pemerintah dan DPR RI tengah membahas larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Ekonom menyebut, langkah ini krusial untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Apa saja alasannya?

Pemkot Surabaya serius garap Pemutakhiran Data DTSEN dengan melatih petugas door-to-door. Akurasi data jadi kunci, siap-siap rumah Anda dikunjungi mulai 1 Oktober 2025!

Wagub Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pentingnya pemanfaatan data pembangunan Lampung untuk merancang program presisi, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat daya saing daerah.

Tim Percepatan NTB dibentuk untuk atasi kemiskinan ekstrem dan ketahanan pangan. Namun, profesionalisme dan transparansi tim ini dipertanyakan, mampukah mereka penuhi harapan publik?

Menteri PKP Maruarar Sirait tegaskan Data BPS Rumah Subsidi menjadi fondasi utama keberhasilan program, bahkan telah menyalurkan 60 ribu unit rumah. Simak detailnya!

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta menyoroti Raperda KTR DKI Jakarta yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi jika tidak mempertimbangkan realitas masyarakat, mengancam jutaan pedagang.

Peneliti Universitas Cambridge mengusulkan perlindungan kuat bagi whistleblower dalam RUU KUHAP, guna mencegah kriminalisasi dan intimidasi pelapor tindak pidana yang beritikad baik.

Komisi Anggaran DPR mengusulkan tiga skema alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengatasi kasus keracunan dan meningkatkan efektivitas penyaluran.

Literatur Institut mendesak pemerintah untuk memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi pemenuhan gizi anak-anak, meski ada tantangan seperti kasus keracunan makanan.

Anggota DPR RI Dini Rahmania mendukung perluasan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, namun menekankan pentingnya kejelasan status dan insentif bagi guru PPPK agar program berjalan optimal.

Anggota DPR mempertanyakan frasa 'Ibu Kota Politik' dalam Perpres terbaru terkait IKN, sebab istilah ini tidak ada di UU IKN dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum serius.

Menteri Mukhtarudin menyerukan peran aktif pemuda sebagai mitra strategis dalam upaya Perlindungan Pekerja Migran. Kolaborasi lintas sektor ini krusial untuk masa depan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menggelar Ratas Prabowo Hambalang, membahas isu krusial pertanian, energi, dan infrastruktur, termasuk ubi kayu dan giant sea wall. Apa saja keputusan pentingnya?

Efisiensi PBI BPJS Kesehatan Banten sebesar Rp19 miliar menuai kritik dari DPRD, dinilai mengurangi hak masyarakat miskin atas layanan kesehatan. Benarkah kebijakan ini salah sasaran?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tegaskan **penyederhanaan regulasi** pupuk pangkas 143 aturan, kunci perkuat ketahanan pangan nasional. Apa dampaknya bagi petani dan negara? Temukan jawabannya di sini.

Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri mendesak LKS Tripartit Rejang Lebong merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Apa saja yang dibahas dalam forum strategis ini?

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penayangan Video Prabowo di Bioskop yang viral adalah hal lumrah.