Kebijakan Publik

Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda untuk harmonisasi regulasi. Mengapa ini krusial?

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bekasi disepakati. Bupati memastikan ini demi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Apa saja poin pentingnya?

DPRD DKI Jakarta menetapkan 20 Raperda prioritas untuk 2026, dari pajak hingga PKL. Regulasi ini diharapkan beri manfaat langsung. Simak daftar Raperda Prioritas DPRD DKI dan kriteria penentuannya!

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR. Akankah ini mempercepat pemberantasan korupsi?

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan Transformasi Layanan Air Minum untuk mencapai target akses 100% air minum aman. Apa saja langkah strategisnya?

PP Muhammadiyah mengajak akademisi melakukan Riset Dampak Peraturan yang seringkali dibuat tanpa basis masalah masyarakat, seperti UU Cipta Kerja dan Minerba. Apa alasannya?

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan arahan penting kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Simak detail instruksi dan prinsip utamanya!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Monas terbuka untuk berbagai acara positif, termasuk kegiatan keagamaan. Simak komitmennya untuk Jakarta yang kondusif.

Mendagri umumkan Kopdeskel Merah Putih jadi kompensasi pengurangan TKD. Program strategis ini siapkan Rp16 triliun, akankah berdampak nyata bagi ekonomi desa?

Tembakau Komoditas Strategis kini menjadi sorotan dalam RUU DPR.

Peningkatan Kapasitas Pejabat Daerah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Simak bagaimana kerja sama dengan Australia melalui Australia Awards Short Course diharapkan mampu mengakselerasi kemajuan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur Pemda manfaatkan pelatihan dari Australia untuk peningkatan kualitas kebijakan publik, demi pelayanan prima.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, menandai langkah penting dalam transparansi DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengumumkan penghapusan tunjangan rumah DPR disepakati semua fraksi. Ini respons atas tuntutan 17+8 mahasiswa.

Menteri Transmigrasi tegaskan Transformasi Transmigrasi melalui distribusi SDM unggul. Program transmigrasi patriot dan beasiswa S2 akan menjawab persepsi lama dan mempercepat pemerataan ekonomi. Simak!

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengumumkan Pagu Anggaran Kementrans 2026 sebesar Rp1,9 triliun. Angka fantastis ini akan dialokasikan untuk apa saja?

Anggota DPR RI menyoroti alokasi Anggaran UMKM Ekraf yang dinilai belum menjawab kebutuhan riil masyarakat, menuntut evaluasi program agar lebih efektif dan berdaya saing.

Banggar DPRD Jatim menegaskan P-APBD 2025 harus pro rakyat meski defisit anggaran melebar. Simak bagaimana anggaran ini akan berdampak langsung pada masyarakat.

Ketua DPRD Kapuas Ardiansah menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Apa saja tuntutan yang akan DPRD Kapuas Kawal Aspirasi mereka?

Pemerintah akan bertemu perwakilan mahasiswa Kamis ini untuk mendengarkan tuntutan mereka. Pertemuan ini menyusul gelombang protes terkait berbagai isu, termasuk kontroversi tunjangan DPR.