Kebijakan Publik

DPRD Kota Kupang sahkan Perda Perubahan APBD 2025 Kota Kupang, diharapkan jadi acuan penting genjot kesejahteraan masyarakat dengan waktu efektif 3 bulan. Bagaimana implementasinya?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera terbitkan Pergub larangan konsumsi daging anjing dan kucing, respons keluhan DMFI. Apa dampaknya bagi Jakarta?

Wali Kota Semarang merombak direksi Perumda Tirta Moedal, namun keputusan ini menuai gugatan. Kuasa hukum menyebut ada dugaan perbuatan melawan hukum. Apa alasannya?

Pemkab Belitung serius mendata warga pendatang nonpermanen guna memastikan akurasi data kependudukan. Langkah ini krusial sebagai pondasi perencanaan pembangunan daerah.

Komunitas 98 Resolution Network menilai Program MBG adalah wujud nyata perhatian Prabowo terhadap gizi anak bangsa, sekaligus menjawab paradoks kesehatan.

DPR RI mendesak realisasi Program MBG serta visi besar Presiden Prabowo lainnya jelang setahun pemerintahannya, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Pengamat kebijakan publik menyoroti minimnya partisipasi publik Raperda KTR di Jakarta, memperingatkan potensi gugatan dan dampaknya pada pedagang kecil. Mengapa aspirasi mereka terabaikan?

DPRD Gorontalo Utara mendesak pemerintah daerah dan Kemenag memperjuangkan status 60 guru madrasah honorer menjadi PPPK, demi kepastian nasib dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Ketua Dewan Komisioner LPS yang baru, Anggito Abimanyu, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kinerja LPS di berbagai bidang. Bagaimana strateginya untuk stabilitas keuangan?

Pemerintah Kota Semarang bersama KNPI sukses menggelar ajang Debat Mahasiswa Semarang perdana yang melibatkan lima perguruan tinggi, bertujuan membentuk generasi muda kritis dan partisipatif.

Wali Kota Medan sedang mengkaji draf Perwal Parkir Medan secara komprehensif. Apa nasib sistem stiker barcode yang sempat diterapkan? Simak selengkapnya!

Bapemperda DKI Jakarta menjamin Ranperda KTR DKI Jakarta tidak akan memberatkan pedagang kecil. Simak upaya 'win-win solution' yang sedang digodok untuk mengakomodasi semua pihak!

Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan peran krusial BPS dan BRIN sebagai kunci penting dalam perumusan kebijakan tepat, berdasarkan data dan riset akurat. Mengapa demikian?

Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan rampung pekan ini untuk menyempurnakan program dan mencegah insiden. Apa saja poin penting dalam aturannya?

Akademisi ULM Dr. Taufik Arbain menyoroti pentingnya **kolaborasi lintas daerah** sebagai solusi efisiensi anggaran di tengah penurunan dana transfer. Bagaimana strategi ini dapat mengatasi tekanan fiskal?

Meskipun mendapat penolakan keras dari pedagang, Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta mempercepat finalisasi Ranperda KTR. Mengapa proses ini tetap didorong?

Perpres Tata Kelola MBG segera terbit minggu ini, mengatur peran kementerian/lembaga dan pemda dalam program Makan Bergizi Gratis untuk 82 juta penerima manfaat, demi kejelasan pelaksanaan.

Kanwil Kemenkumham Babel menggelar diskusi kelompok untuk menganalisis Perda Ketahanan Pangan dan perlindungan lahan, menemukan inkonsistensi yang mendesak untuk direvisi demi regulasi yang lebih efektif.

Wali murid SDIT Al Izzah Serang keberatan dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) karena merasa tidak membutuhkan dan khawatir risiko di lingkungan sekolah. Simak alasan lengkap penolakan MBG SDIT Al Izzah.

Organisasi Bicara Udara dan Wamendagri sepakat bahwa kerja sama kawasan aglomerasi adalah kunci atasi polusi udara di Jabodetabekpunjur, menyoroti pentingnya koordinasi lintas wilayah.