Kisruh PPP

Mardiono menyebut, saat ini PPP dituntut kerja cepat untuk menyelesaikan tahapan-tahapan jelang Pemilu 2024. Dia pun berharap PPP bisa meraih kursi lebih banyak lagi dari Pemilu sebelumnya.

Pergantian posisi ketua umum PPP disinyalir akan berdampak terhadap soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal ini disebabkan adanya indikasi pemegang kekuasaan politik yang ikut bermain dalam kisruh di partai berlambang Kakbah ini.

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono yakin Suharso Monoarfa tidak akan melakukan perlawanan hukum terhadap pemberhentiannya sebagai ketua umum. Suharso diyakini tidak akan menggugat SK kepengurusan PPP yang baru didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Mardiono menggantikan Suharso Monoarfa yang disahkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Banten, Minggu (5/9).

Konflik internal PPP diyakini tak bakal membawa perubahan sikap terhadap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kini, PPP dijabat oleh Plt Ketum Mardiono setelah Suharso Monoarfa dipecat.

Mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bungkam saat diberondong pertanyaan tentang konflik internal PPP.

Mardiono menjelaskan, pergantian posisi Suharso Monoarfa dari Ketua Umum PPP untuk meringankan beban Suharso dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.

Seperti diketahui, PPP telah secara resmi mengubah struktur kepengurusan di posisi ketua umum. Muhammad Mardiono menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.

Mengenai kisruh PPP, Suharso bakal menyelesaikannya dengan baik. Dia tak menanggapi lebih lanjut dengan nasib kepengurusannya.

PPP telah secara resmi mengubah struktur kepengurusan di posisi ketua umum.

Mardiono menegaskan PPP tidak pernah melupakan jasa-jasa yang telah diberikan oleh Suharso untuk partai berlambang Ka'bah ini.

Mardiono menjelaskan, rencana bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyerahkan hasil keputusan Kemenkum HAM dan membahas soal posisinya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Arsul mengatakan, jadwal proses verifikasi administrasi PPP di KPU akan selesai pada pertengahan September 2022. Sehingga, diperlukan percepatan pada proses pengesahan kepengurusan baru di PPP.

Mardiono juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenkum HAM, yang telah mempermudah dan mempercepat proses perubahan kepengurusan PPP hasil dari musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada Minggu 4 September 2022.

Jika SK pengesahan tersebut sudah beredar di publik, Tamliha mengatakan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah SK itu resmi yang dikeluarkan oleh Kemenkum HAM atau tidak.

"Kita sekarang sedang membangun konsep ide dan gagasan, yang nanti akan kita launching seperti acara di Plataran tuan rumah Golkar, Jawa Timur tuan rumahnya PAN. Insya Allah nanti akan diselenggarakan di Semarang itu tuan rumahnya PPP," kata Mardiono saat dihubungi, Jumat (9/9).

Kemenkum HAM telah mengesahkan kepengurusan PPP di bawah komando Muhammad Mardiono. Dengan demikian, pemerintah mengakui bahwa Plt Ketum PPP adalah Mardiono. Bukan lagi Suharso Monoarfa.

Mardiono mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenkumham untuk mengambil keputusan yang terbaik dan akan menghormati apapun yang ditetapkan nantinya.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengaku belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres). Mardiono akan menyerahkan surat pengunduran diri setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan perubahan kepengurusan PPP.

Berkas itu diserahkan langsung oleh Muhammad Mardiono dengan didampingi sejumlah elite pimpinan partai berlambang ka'bah tersebut.