Komnas HAM

Komnas HAM RI melakukan identifikasi menyeluruh terhadap penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Aceh. Mereka memastikan Penanganan Bencana Berbasis HAM demi pemulihan korban yang adil dan merata, termasuk kelompok rentan.

Rekan Indonesia menyoroti pentingnya Kemenham memperkuat agenda Pemenuhan Hak Dasar Warga, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, mengingat tingginya laporan pelanggaran HAM.

Komnas HAM akan menggelar Aksi Kemanusiaan di Sumatra pada Hari HAM Sedunia, 10 Desember, fokus membantu korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ini alasan pembatalan peringatan utama.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan negara memiliki kewajiban untuk memastikan Perlindungan Hak Berekspresi Digital masyarakat, terutama di tengah dominasi ruang digital yang kian masif.

Komnas HAM RI mendalami kasus kematian Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura, menjadikannya prioritas utama.

Polda Banten cetak polisi humanis melalui pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) guna memperkuat pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan. Bagaimana implementasinya?

Menteri HAM menegaskan penuntasan misteri Kasus Marsinah, aktivis buruh yang kini Pahlawan Nasional, menjadi kewenangan Komnas HAM dan kepolisian. Mengapa bukan Kementerian HAM?

Revisi tersebut justru akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor.

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM.

Anggota DPR RI mendesak Komnas HAM dan Polri mengusut tuntas dugaan TPPO ABK di KM MUS dan Run Zeng 03, menyoroti praktik perbudakan modern di laut yang meresahkan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak pemerintah agar substansi Revisi UU HAM memperkuat lembaganya, bukan justru melemahkan kewenangan krusial dalam perlindungan HAM.

Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan indikator HAM yang disusun oleh Badan HAM PBB yang total terdiri dari 127 indikator penilaian hak asasi manusia.

Komnas HAM menyerukan peringatan Hari Lansia 2025 sebagai momentum krusial untuk memperkuat komitmen negara dalam melindungi hak-hak lansia. Apa saja tantangannya?

Anggota Komisi III DPR RI mendesak revisi RUU KUHAP, khususnya pasal penangkapan dan penahanan, untuk mencegah pelanggaran HAM dan menutup celah hukum yang merugikan masyarakat.

Anggota fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, menyoroti soal masalah penangkapan yang diatur dalam KUHAP lama

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) mengumumkan hasil investigasi Tim independen Pencari Fakta mengenai aksi unjuk rasa Agustus hingga September 2025.

Presiden Prabowo Subianto tegaskan tidak akan membentuk Tim Pencari Fakta Demo terkait kerusuhan akhir Agustus, memilih mendukung penyelidikan independen 6 lembaga HAM. Mengapa keputusan ini diambil?

Bila dalam proses investigasi tim independen diperlukan data maupun keterangan dari prajurit TNI, pihaknya siap memberikan dukungan.

LPSK tegaskan pembentukan Tim Pencari Fakta Independen LNHAM prioritaskan suara korban unjuk rasa 2025. Apa saja fokus tim ini agar kebenaran terungkap dan korban pulih?

Tim independen ini dibentuk secara objektif, imparsial, dan partisipatif untuk mendorong penegakan hukum.