Pajak Pertambahan Nilai

Daging sapi menjadi barang yang disasar untuk dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako. Pengenaan pajak ini karena terdapat selisih harga yang begitu lebar di kedua barang tersebut jika dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok lain.

Pemerintah diminta tinjau ulang atas rencana pengenaan PPN atas produk peternakan unggas, termasuk diantaranya pakan ternak. Sebab kenaikan bahan baku yang diolah industri perunggasan juga akan berdampak pada menaikkan harga ayam dan telur.

Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada sektor pendidikan, khususnya sekolah-sekolah swasta berbayar.

Wacana pengenaan tarif PPN pada lembaga pendidikan ini bukan semata-mata menghukum orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah mahal, melainkan untuk menciptakan keadilan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyebut bahwa daging sapi dan beras menjadi barang yang disasar untuk dikenakan PPN sembako. Dia melihat terdapat selisih harga yang begitu lebar di kedua barang tersebut jika dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok lain.

Ekonom Senior Faisal Basri mendorong pemerintah agar berani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) secara signifikan ketimbang kenakan PPN sembako. Menyusul, tingginya pengeluaran kelompok masyarakat miskin untuk konsumsi rokok.

Beberapa negara telah menerapkan tarif PPN multi tarif, misalnya untuk barang-barang yang dibutuhkan kelompok masyarakat banyak PPN tidak dipungut. Begitu pun untuk barang dan jasa yang hanya digunakan oleh segelintir orang seperti orang kaya baru dikenakan PPN.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan kinerja PPN Indonesia masih berada di bawah rata-rata beberapa negara di dunia. Sehingga diperlukan optimalisasi penerimaan PPN dengan baik melalui perbaikan regulasi maupun administrasi.

Penelitian Big Data Continuum Indonesia Omar Abdillah melakukan survei respon masyarakat terkait PPn Sembako. Pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, Twitter selama 10 hari sejak draf PPN sembako beredar di publik.

Penelitian Big Data Continuum Indonesia melakukan survei respon masyarakat terkait PPN Sembako. Pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, Twitter.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan, sebaiknya pemerintah menggunakan bea masuk untuk meningkatkan tarif atas produk pangan impor. Selain itu, PPN sembako juga berisiko mendorong inflasi pangan secara umum.

Kemunculan rencana pengenaan PPN sembako atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah bahan pangan atau sembako menjadi perbincangan hangat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sampai memberikan penjelasan langsung kepada para wajib pajak melalui email.

Polemik seputar rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Revisi UU KUP hingga kini belum juga surut. Namun demikian, Said memastikan rencana pemerintah itu tidak akan memberatkan masyarakat.

Dia mengatakan, yang masuk dalam draf rancangan undang-undang tersebut baru sebatas tentang objek pajak. Tetapi persepsi yang timbul di masyarakat, bahwa sembako ini pasti kena tarif.

Kemenkeu menyebutkan, masukan pemangku kepentingan berperan agar tercipta kebijakan yang lebih baik dan adil dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan serta gotong-royong.

Penerapan PPN bidang pendidikan, lanjut Imam dianggap bertentangan dengan jiwa konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Pendidikan dan Kebudayaan.

Nadiem berjanji memastikan akan membawa polemik wacana PPn untuk sekolah ke internal pemerintah. Untuk didiskusikan lebih lanjut.

Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan lain lain yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN).

Selain premium, produk pertanian dari hasil impor juga tepat dikenakan PPN. Biasanya produk-produk dari luar negeri itu memiliki pasar khusus dan harganya di luar pasaran.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor, menegaskan bahwa rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan membuat angka putus sekolah meningkat. Sebab, PPN ini akan dikenakan untuk jasa pendidikan dengan iuran dalam batas tertentu.