Pansus Pelindo

"Kalau tak cocok dengan dirut pelindo, kenapa PDIP tak suruh Jokowi menggantinya?" kata Refrizal.

"Kami lagi mendalami beberapa keterangan yang lainnya," kata Masinton.

Pengusutan polisi di Pelindo II awalnya sebagai batu loncatan untuk menjatuhkan Menteri BUMN Rini Sumarno.

Dia menilai kebanyakan Pansus Pelindo tak tahu apa yang hendak dikerjakan di dalam tim itu.

Rini sendiri sudah mengonfirmasi jauh hari akan bisa hadir.

Dia melihat, pihak Kejagung tampak sengaja mengabaikan keberadaan Undang-undang 17 tahun 2008.

Padahal menurutnya Pansus Angket diatur dalam undang-undang MD3 bahwa akan membongkar terkait sisi hukum saja.

Meski keberadaan pansus dianggap sebelah mata, dia yakin akan mengungkap kasus besar di Pelindo II.

Perlawanan kepada Presiden justru dilakukan oleh partai pengusungnya sendiri.

Jaksa Agung dan Jampidsus yang sudah datang batal dimintai keterangan karena banyak anggota pansus tak bisa hadir.

"Dari logika objektif Pansus Pelindo II sebaiknya dibawa saja ke ranah hukum. Hukum kan jadi panglima."

Sikap RJ Lino yang pamer kesuksesan di media membuat DPR ingin menggali lebih jauh soal kinerjanya.

Menteri Rini dan Rizal Ramli sedianya bakal dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II.

"Bisa jadi kepentingan politik partai juga memicu semangat anggota DPR untuk menggelar pansus tersebut," ucap Lucius.

Masinton menginginkan Anang mundur saja dari posisi Kabareskrim karena dinilai lamban menangani kasus Pelindo.

Menurutnya, kasus tersebut sudah diusut kepolisian secara cepat.

Anang dinilai menutupi dan berbelit-belit saat ditanya.

Temuan pihak BPK itu telah disampaikan ke Pansus Pelindo hari ini.

Yusuf menerangkan bahwa sejauh ini lembaganya bekerja karena ada request dari penegak hukum, yaitu KPK dan Bareskrim.

Alasan M. Yusuf, dia memiliki keterangan yang dianggap cukup sensitif dibuka pada publik.