Pansus Pelindo

Pansus Pelindo diduga jadi alat politik PDIP untuk menjatuhkan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ada keterangan tambahan yang dibutuhkan pansus dari Komjen Budi Waseso dan Brigjen (purn) Viktor Simanjuntak.

RJ Lino sempat memberikan keterangan keterkaitan kasus tersebut dengan Menteri Perhubungan.

"Bisa saja bekingannya dia, kita bisa panggil Pak JK. Presiden saja bisa apalagi wakil presiden," kata Junimart.

Lino balik menuduh Rizal Ramli yang tidak berkata jujur dalam rapat dengan anggota Dewan.

TB Hasanuddin ini tak tahu kasus itu karena tak mendapat laporan dari Komisi III.

Pansus semakin serius selidiki kasus Pelindo, sebab ditengarai telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.

RJ Lino diduga berani menabrak aturan soal perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT).

Ruhut: Waktu dulu juga pernah saya katakan Pak JK telepon Budi Waseso, tapi sebenarnya enggak ada apa-apa.

Menko Kemaritiman Rizal Ramli Dirut PT Pelindo II, RJ Lino memiliki backing.

"Jadi jangan dia (RJ Lino) berlindung dibalik legal opinion," kata Junimart.

"Dia (RJ Lino) sesumbar telah berhasil menggusur Kabareskrim (Komjen Budi Waseso)," kata Rizal.

"Pasti ada backingnya. Dia sampai berani melakukan pembangkangan," kata Rizal Ramli.

Sebab, kata dia, perpanjangan kontrak haruslah melibatkan regulator yaitu pemerintah.

"Terbentuknya Pansus ini gara-gara ada dugaan pelanggaran hukum di sana," kata Putu.

Ray berharap Pansus Pelindo tak masuk angin di tengah jalan.

Masinton menyatakan RJ Lino telah menjadikan legal opinion tersebut lebih 'tinggi' dari UU.

Bila pansus berusaha untuk mencari-cari kesalahan pihak lain hal itu akan sangat berbahaya.

"Saya tidak pernah mengamini kalau dikatakan Jamdatun sudah mengamini kontrak JICT. Itu sama sekali tidak (benar)."

DPR meminta penjelasan latar belakang Kejagung mengeluarkan 'fatwa' ihwal perpanjangan kontrak JICT ke HPH.