Pansus Pelindo

Anggota Pansus Pelindo II DPR ini meminta Polri tidak takut mengusut dugaan korupsi di BUMN kakap itu.

"Polri sudah tangani kasusnya kok bisa dibawa-bawa ke politik lagi?" ujar Pangi.

Pansus Pelindo mewacanakan pemanggilan terhadap Wapres JK.

41 Saksi yang diperiksa penyidik Bareskrim kooperatif.

Rini akan diperiksa terkait surat yang pernah dikeluarkannya pada 9 Juni 2015 kepada Pelindo II.

Pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di Pansus pun hanya fokus kinerja direktur utama Pelindo II RJ Lino.

Kalau pun ada wacana pemanggilan, menurut Rieke, hal itu hanyalah aspirasi anggota.

"Legal opinion tidak bisa dijadikan dasar perpanjangan kontrak. Jelas itu melanggar roh undang-undang," kata Nizar.

"Karena Pak JK keras memberantas mafia migas dan mafia BUMN bersama Rini," kata Poempida.

Sikap tersebut dinilai tak baik untuk membentuk birokrasi yang efektif dan efisien.

Sebab, perpanjangan kontrak haruslah melibatkan regulator yaitu pihak pemerintah.

Ada dugaan Pansus Pelindo ini untuk melengserkan menteri tertentu di Kabinet Kerja.

Poempida mengingatkan secara politik partai pengusung JK sebagai wapres adalah PDIP bukan Golkar.

Masinton menambahkan, dalam membuat Pansus, DPR tidak main-main dan asal-asalan.

Di tengah banyaknya permasalahan bangsa, DPR malah lebih fokus membentuk pansus-pansus.

Berdasarkan hasil temuan Pansus, sedikitnya ada 20 lebih dugaan pelanggaran hukum terjadi di Pelindo.

Sambil guyonan, Kalla menjawab pertanyaan wartawan seputar tuduhan tersebut.

Dia berpendapat sejatinya, Komisi VI sudah menyetujui suntikan PMN ke BUMN dengan nilai Rp 34,32 triliun.

Jusuf Kalla membuka kemungkinan dipanggil apabila terlibat dalam kasus PT Pelindo II dan melindungi RJ Lino.

RJ Lino balik menuduh Rizal Ramli yang tidak berkata jujur dalam rapat dengan Pansus.