Pegawai KPK

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan para pegawai yang tidak lolos TWK tidak akan dijadikan penyidik. Melainkan akan menjadi ASN.

Dia mengungkapkan, dasar rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengusulkan merekrut 56 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai ASN di Korps Bhayangkara. Usul Kapolri itu mendapat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka diajak untuk bergabung menjadi ASN di Polri.

Dia menjelaskan langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Begitu juga dengan keputusan Presiden Joko Widodo(Jokowi) yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan para pegawai tersebut menjadi ASN.

Giri menyatakan, dirinya bersama 55 pegawai lain yang kini mendirikan Kantor Darurat KPK masih menunggu sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap napas pemberantasan korupsi.

Surat Kapolri sudah mendapatkan jawaban pada 27 September 2021 lalu, yang intinya apa yang diajukannya itu telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Pelemahan KPK dinilai sudah ada sejak periode pertama Jokowi, tahun 2015. Agenda revisi UU KPK tercatat sudah berjalan namun memang fasen

Beberapa pegawai nonaktif yang mengalami peretasan di antaranya yakni Christie Afriani, A. Damanik, Rieswin Rachwell, Harun Al Rasyid, Waldi Gagantika, Qurotul Aini, Tri Artining Putri, serta Nita Adi Pangestuti.

Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi menolak pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan gedung lembaga antirasuah hari ini, Senin (27/9). Mereka menolak pemecatan 57 pegawai nonaktif KPK akibat tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kemudian, masyarakat yang mengakses bisa mengisi isi surat untuk Presiden Jokowi. Masyarakat juga diminta menjelaskan identitasnya.

Ali mengatakan tunjangan hari tua merupakan dana tunai yang diberikan oleh KPK kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purnatugas).

Para pegawai ASN KPK yang dipanggil Inspektorat ini meminta agar pimpinan KPK menjalankan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM. Mereka juga meminta agar Novel Baswedan dan 56 pegawai lainnya dilantik menjadi ASN.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) menolak pemecatan terhadap 57 pegawai nonaktif yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka juga berharap agar pimpinan yang terbukti melanggar etik segera diganti.

"Jadi dua hal yang berbeda putusan MA dan MK tidak akan bertabrakan dengan rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman RI," kata Feri

Alex mengatakan, dari 57 pegawai, enam di antaranya adalah mereka yang menolak mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Giri menyebut pemberhentian itu dengan istilah G30STWK.

Penyidik Tak Lolos TWK Mulai Berkemas Tinggalkan KPK. Penyidik yang juga Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo mulai mengangkut sebagian barang pribadinya sebelum meninggalkan KPK. Dia merupakan salah satu dari 56 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan akan diberhentikan per 30 September 2021.

Namun demikian, Robert enggan menjelaskan lebih lanjut terkait hasil penyerahan rekomendasi itu termasuk menanggapi keputusan KPK yang tetap memecat ke-57 Pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK pada 30 September 2021 nanti.

"KPK lembaga independen sehingga segala hal terkait KPK menjadi wewenang KPK. Mohon wawancara Jubir atau Komisioner KPK," kata Fadjroel