Pegawai KPK

Peluk perpisahan pun diberikan sebagai wujud dukungan moril.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim pemecatan 57 pegawai lembaga antirasuah bukan keputusan sepihak dari pimpinan KPK. Dia menyatakan, Novel Baswedan cs dipecat secara terhormat lantaran tak memenuhi syarat dialihkan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Alex menyatakan bahwa pemecatan kepada para pegawai yang tidak lolos TWK tidak serta merta dilakukan. Dia mengklaim, pimpinan telah berusaha perjuangkan nasib mereka dari semula 75 pegawai dinyatakan tidak lolos TWK, menjadi 57 pegawai.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad geram dengan pemecatan 58 pegawai lembaga antirasuah. Samad menilai pemberantasan korupsi selama ini berjalan lantaran kontribusi dari ke-58 pegawai KPK tersebut.

Institute tersebut dibentuk sebagai wadah bagi para pegawai yang dipecat oleh KPK melalui proses TWK yang disebutnya telah melanggar HAM dan maladminstrasi.

Terkait formasi yang akan dibuka untuk pegawai nonaktif KPK tersebut, Tjahjo mengatakan, hal itu menjadi kewenangan Kepala Polri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Novel Baswedan Bersama 57 Pegawai Resmi Diberhentikan dengan Hormat dari KPK. Novel Baswedan bersama 57 mantan pegawai KPK lainnya resmi diberhentikan dari KPK pada Kamis (30/9/2021). Pada kesempatan itu mantan Wakil Katua KPK Bambang Widjojanto dan mantan ketua KPK Abraham Samad turut hadir di tengah-tengah mereka.

"Saya menjemput dengan bangga, karena ada kode etik yang dilanggar. TWK yang sudah jelas dilanggar dan ada kesengajaan untuk menyingkirkan suami saya. Dan saya akan terus mendukung perjuangan di luar gedung KPK ini," kata dia.

Kebutuhan ini didasari pada bertambahnya tugas-tugas Polri dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID-19, program pemulihan ekonomi nasional, dan kebijakan-kebijakan strategis yang lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada hari ini, Kamis (30/9).

Giri dan beberapa pegawai yang dipecat datang ke Kantor Darurat KPK di Gedung ACLC seraya membawa istri masing-masing. Menurut Giri, meski surat keputusan (SK) yang dia terima berisi pemecatan, namun menurutnya akhir dirinya di KPK layaknya wisuda.

Mahfud menegaskan pemerintah pun menawarkan jabatan lain bagi pegawai KPK tak lolos TWK yaitu menjadi ASN di Polri. Hal tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Mereka terlihat melakukan apel pagi sekitar pukul 08.00 WIB. Terlihat juga mobil pengurai massa dan water cannon terparkir di halaman depan gedung. Termasuk juga mobil pemadam kebakaran dan mobil pemburu Covid-19.

Polri menyambut dengan tangan terbuka untuk 56 pegawai dipecat KPK. Polri menyatakan siap menerima pegawai pecatan KPK untuk menjadi ASN di lingkungan Korps Bhayangkara. Bahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah bersurat kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pesan untuk Presiden dalam surat-surat ini menurut Arief sangat beragam. Satu pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Dia mengungkapkan, tindak lanjut permintaan Kapolri itu sepenuhnya akan diserahkan kepada Menpan-RB dan BKN. Presiden Joko Widodo sudah menyetujui usulan tersebut.

Wacana Kapolri merekrut 56 mantan pegawai KPK itu telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tengah dikoordinasikan Polri dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hinca mengapresiasi langkah Kapolri untuk mencari jalan keluar polemik pegawai KPK yang akan diberhentikan karena tidak lolos TWK. Menurutnya para pegawai KPK itu masih bisa mengabdi dan dihormati integritasnya.

Poengky mengatakan, keputusan Kapolri merekrut 56 pegawai KPK tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Polri khususnya dalam pemberantasan korupsi. Upaya Kapolri itu juga dinilai Poengky sebagai salah satu memecahkan persoalan polemik nasib 56 orang tak lolos seleksi sebagai ASN KPK.

Sikap kementerian dan lembaga yang mengatur kepegawaian dan aparatur negara sudah membuat kesan para pegawai KPK yang tidak lolos tidak bisa diperbaiki lagi wawasan kebangsaannya.