Pegawai KPK

Menurut Ahmad, belum ada lagi pertemuan lanjutan yang dilakukan Polri dengan mantan pegawai KPK. Yang jelas, tidak ada seleksi dalam rekrutmen ASN tersebut.

IM57+ Institute memiliki jalan sendiri dalam mewujudkan Indonesia bersih dari tindak pidana korupsi. Jalan yang diambil IM57+ Institute ini bakal berbeda dengan KPK era Komjen Pol Firli Bahuri.

Jangan sampai, kata dia, Kapolri terkesan mengistimewakan puluhan eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ali mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan saksi Direktur Penyelidikan Endar Priantoro dan Plt. Kepala Biro SDM Yonathan Deme Tangdilintin.

Polri telah melakukan pertemuan dengan sembilan orang perwakilan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos TWK. Pertemuan tersebut dilakukan pada Senin (4/10) sekitar pukul 15.15 Wib, di Biro SDM Mabes Polri.

Polri tengah menindaklanjuti hasil pertemuan awal yang dilakukan antara Polri dengan mantan pegawai KPK, yang dikeluarkan lantaran tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan ASN.

"Masih proses menunggu, kan, yah, terkait mekanisme, skema, dan Polri sedang mengkoordinasikan dengan BKN, MenPAN RB dan tim ahli," kata Hotman.

Sebelum meninggalkan lokasi, Lakso menyatakan bahwa para rekan yang masih melanjutkan bekerja di lembaga antirasuah mengaku bahwa ada ketidakadilan saat proses TWK.

Farid menyebut pertemuan kemarin belum sampai pada pembahasan yang spesifik. Dia mengaku, masih menunggu detil rencana Kapolri terkait rekrutmen tersebut. Farid membenarkan, pertemuan serupa akan kembali dilangsungkan. Terkait waktu, pihaknya masih menunggu undangan resmi Polri.

Penyusunan aturan rekrutmen mantan pegawai KPK tersebut tidak hanya melibatkan Polri melainkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan niat untuk menarik para mantan pegawai KPK tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan mendapat persetujuan.

Menurut Hotman, 57 mantan pegawai KPK belum menentukan sikap lantaran masih ingin mengetahui lebih dalam prosedur terkait perekrutan ini. Dia juga ingin memastikan bahwa proses dari semua ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Taufan berharap, semua pihak menerima tawaran Kapolri dan menjadi solusi polemik TWK KPK.

Mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK Hotman Tambunan mengaku saat ini dirinya dan pegawai KPK lainnya yang dipecat tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk memperjuangkan nasib mereka.

Ali mengatakan, kejadian itu terjadi pada September 2019. Iwan juga sempat diperiksa terkait perbuatannya itu.

Mantan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK itu menyebut, jika undangan resmi dari Kapolri sudah diterima 57 pegawai, barulah mereka belum bisa memutuskan apakah akan bergabung atau tidak.

Argo mengatakan, rekrutmen tersebut tentunya dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi Polri. Terlebih Polri dan KPK merupakan institusi yang tidak bisa dipisahkan.

Argo menegaskan bahwa niatan rekrutmen tersebut adalah hal yang serius. Terlebih dengan melihat rekam jejak 57 pegawai KPK itu dalam pemberantasan korupsi.

Polri masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), demi memuluskan niatan tersebut.

Argo belum merinci terkait teknis rekrutmen pegawai tersebut. Ada sejumlah aturan yang akan disesuaikan, dan dia berharap prosesnya dapat berjalan baik sampai dengan pengumuman hasil rekrutmen tersebut.