Pelanggaran HAM

Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) yang menugaskan 17 lembaga kementerian dan non-kementerian terkait penyelesaian masalah HAM.

Kepala negara juga memberi perhatian terhadap korban pelanggaran HAM di luar negeri. Kata Mahfud, mereka banyak berada di Eropa Timur.

Mahfud mengutip cuitan salah satu akun Twitter resmi PBB @UNGeneva, yang mengunggah potongan video di mana Juru Bicara Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) Liz Throssel mengapresiasi Dewan HAM PBB atas langkah Presiden Jokowi mengakui pelanggaran HAM berat untuk sejumlah peristiwa di masa lalu.

Yasonna mengatakan, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu mesti melihat dari bukti-bukti yang ada.

Dalam catatan Amnesty Internasional Indonesia, pengabaian adalah tindak kelalaian dan menjadi penghinaan bagi banyak korban. Sebab, patut diduga proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan setengah hati terhadap empat kasus yang tidak disebutkan tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM Berat masa lalu.

Mahfud menjelaskan, pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat itu bisa seperti pemberian beasiswa hingga rehabilitasi fisik. Nantinya, menteri-menteri diberi tugas sesuai bidangnya.

Mahfud menuturkan, menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat harus diproses secara yudisial tanpa ada kedaluwarsa.

Jokowi berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM berat tak terjadi lagi di Indonesia masa yang akan datang.

Jokowi berjanji akan memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu secara adil tanpa meniadakan penyelesaian Yudisial.

Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggan HAM berat memang terjadi dalam berbagai peristiwa di masa lalu. Dia menyesalkan pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Mahfud menegaskan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu bukan untuk menghidupkan kembali komunis.

"Pelanggaran HAM Berat itu hanya bisa ditetapkan oleh Komnas HAM. Lah, Komnas HAM sendiri bilang Tragedi Kanjuruhan itu bukan pelanggaran HAM Berat," jelas Mahfud.

Tim telah bekerja untuk menyusun rekomendasi pemulihan hak-hak korban yang berkaitan dengan rehabilitasi fisik, hak sosial, jaminan kesehatan, pendidikan atau hal lainnya untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak dirinya lahir dan berlaku kapan saja, di mana saja serta untuk siapa saja.

Selama 2012 hingga 2021 LPSK telah melakukan pemulihan korban pelanggaran HAM berat melalui 4.567 layanan berupa program perlindungan bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) membalas pleidoi atau pembelaan mantan perwira penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu dengan membacakan replik. Sementara penasihat hukum terdakwa tetap yakin kliennya tak bersalah.

Terdakwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Paniai yang menjerat mantan Perwira Penghubung Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu membacakan pleidoi atau pembelaan atas tuntutan 10 tahun penjara.

Aksi Tabur Bunga Memperingati Tragedi Semanggi I. Aksi yang digelar di Universitas Atma Jaya, Jakarta dalam rangka memperingati 24 tahun Tragedi Semanggi I ini untuk menuntut pemerintah menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di Tanah Air, salah satunya Tragedi Semanggi I.

Sidang perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang didakwakan kepada perwira penghubung Komando Distrik Militer (Dandim) 1705/Paniai, , Mayor Inf (purn) Isak Sattu memasuki agenda tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntutnya dengan hukuman 10 tahun penjara.