Pelanggaran HAM

Pemerintah telah meratakan sisa bangunan Rumoh Geudong yang menjadi salah satu saksi bisu sejarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Aceh. Sisa bangunan itu diratakan terkait dengan kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan kick-off penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.

DPR Aceh menduga penghancuran Rumoh Geudong hingga rata dengan tanah itu sebagai upaya untuk menghilangkan sejarah penting soal konflik Aceh.

Kick off itu berdasarkan hasil penyelesaian pelanggaran HAM berat dari rekomendasi Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM).

Program-program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat itu, yang melibatkan 19 kementerian/lembaga.

Menko Polhukam, Mahfud Md menyebut, di era Presiden Jokowi tidak pernah terjadi pelanggaran HAM berat. Tragedi yang terjadi di era Jokowi kebanyakan digolongkan sebagai kejahatan. Menurut Mahfud, status pelanggaran berat, hanya bisa ditetapkan oleh lembaga Komnas HAM.

Aktivis 98 Nezar Patria memuji kemajuan pengusutan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usman meminta pemerintah memberikan keadilan bagi para keluarga korban penembakan yang menuntut mundurnya Suharto dari jabatan presiden.

Sudah 24 tahun peristiwa penembakan massal di simpang KKA, Aceh Utara, berlalu. Hingga saat ini, tragedi tersebut masih terus diingat sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang belum juga tuntas.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan hasil rapat Presiden Jokowi dengan para menteri dan pejabat setingkat menteri, Selasa (3/5). Salah satu hasil pertemuan, yaitu membahas soal rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Mahfud menyebut, Jokowi sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang Berat.

Sedangkan Wakil Ketua I Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara dan Wakil Ketua II Makarim Wibisono.

Data tersebut bersumber dari rekapitulasi investigasi yang telah diambil pernyataan langsung kepada korban oleh KKR Aceh.

Pertanyaan tersebut direspons langsung oleh Harnoto, yang merupakan anggota Polri aktif, dengan menjawab bahwa masih banyak pelanggaran HAM berat belum selesai. Harnoto pun mencontohkan peristiwa penembakan misterius serta pelanggaran HAM berat di Aceh dan Papua.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengakui tiga pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, yaitu peristiwa Simpang KKA, Rumoh Geudong-Pos Sattis, dan peristiwa Jambo Keupok. Namun, DPR Aceh menyebut masih banyak kasus pelanggaran HAM berat di Serambi Mekkah yang harus diselesaikan dan mendapat pengakuan negara.

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar meminta ada penindakan hukum secara nyata terhadap para pelaku pelanggar HAM yang masih hidup.

Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, untuk tindaklanjut dari pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran HAM berat di Aceh.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 jo PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur beberapa hal. Pertama, korban pelanggaran HAM berat berhak memperoleh bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Para korban pelanggaran HAM berat masa lalu sudah mendapat surat keterangan pengakuan resmi dari negara.

Kepala negara meminta kepada kementerian terkait HAM ikut bersama menindaklanjuti rekomendasi dari tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).

Untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat yudisial, Jokowi meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) berkoordinasi dengan Komnas HAM.