Pelanggaran HAM

Anies Baswedan menyinggung tragedi KM50 kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat Capres perdana.

Ganjar Pranowo dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat berdebat panas saat membahas pelanggaran HAM.

Hasto menyatakan perilaku menghormati HAM juga dicerminkan dari sikap anti korupsi.

Dalam orasinya, mereka juga menolak pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih banyak kasus yang belum terselesaikan.

Jangan diam jika Anda menjadi korban KDRT. Segera cari bantuan dan laporkan kasus ini ke Komnas Perempuan atau instansi terkait lainnya.

Ketika hak dilanggar oleh orang lain, maka terjadilah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jenisnya pun beragam, dari yang biasa hingga yang berat.

Keempat institusi itu adalah Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung.

Jokowi meminta agar pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya segera dilakukan. Khususnya di kabupaten yang rawan konflik.

Menurut Kunto, peluncuran penyelesaian HAM ini bisa dipandang sebagai usaha cuci tangan untuk menanggalkan dosa-dosa masa lalu. Atau seakan-akan para pelaku sudah bersih dari pelanggaran HAM berat.

Presiden Jokowi menawarkan kewarganegaraan Indonesia pada WNI yang dicabut hak kewarganegaraanya akibat tragedi 65. Akibat peristiwa tersebut, tidak sedikit WNI tidak bisa kembali ke Tanah Air hingga saat ini. Selanjutnya, heboh pria pembunuh 7 bayi hasil hubungan sedarah atau inses dengan anak kandungnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini bersyukur program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat di Indonesia dilaksanakan.

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra menilai ada dua tujuan pemerintah menyelesaikan persoalan HAM itu.

Jokowi mengaku bersyukur, program pemulihan tersebut dapat mulai direalisasikan dan diawali dari Rumah Geudong di Kabupaten Pidie, Aceh.

Jokowi menyadari melakukan pemulihan hak korban bukanlah hal yang mudah. Namun, dia berharap, tugas Tim PPHAM bisa tuntas pada akhir tahun ini.

Soejomartono dan Sudaryanto adalah mahasiswa asal Indonesia yang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi di Ceko dan Institute Koperasi Moskow di Rusia. Kewarganegaraan mereka sebagai WNI dicabut imbas peristiwa 1965.

Kepala negara menjelaskan, penyelesaian kasus HAM berat bisa berjalan secara yudisial ataupun nonn-yudisial. Namu, pemerintah memprioritaskan secara nonyudisial.

Jokowi menyebut sebagai negara besar, Indonesia tidak luput dari berbagai peristiwa masa lalu. Baik itu peristiwa baik maupun sebaliknya.

Jokowi menegaskan, Indonesia adalah negara besar. Maka banyak juga peristiwa yang terjadi, baik dan buruknya.

Jokowi menyebut, pada Januari 2023 pemerintah telah memutuskan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur non-yudisial. Pemerintah fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial.

Jokowi bersama rombongan terbatas lepas landas menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.40 WIB.