PNBP

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengatakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kementerian/lembaga turun 10 persen selama semester I-2022. Salah satunya disebabkan seperti setoran layanan pernikahan di KUA menurun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya tengah fokus pada sektor batubara dalam program joint analysis.

Kementerian Keuangan mencatat secara kumulatif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) semester I-2022 tumbuh 35,8 persen atau mencapai Rp281 triliun. Pertumbuhan ini didorong kenaikan pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp 114,6 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mencatat, penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) di semester I-2022 mencapai Rp 45,8 triliun atau 43,3 persen dari target Rp 105,8 triliun. Pelarangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) menyebabkan pendapatan BLU menurun di Semester I-2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun ini akan kembali melebihi target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Utamanya didorong dari pajak yang didapat dari ekspor sumber daya alam (SDA).

Menurut Sri Mulyani, kontribusi sektor kehutanan yang hanya Rp5,66 triliun ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dan perlu dibenahi mengingat Indonesia memiliki hutan tropis yang bahkan sudah menjadi hutan industri.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp746,11 miliar hingga 17 Juni 2022. Angka ini baru mencapai 63 persen dari total target PNBP Rp1,7 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan kontribusi BUMN melalui pajak, dividen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP (unaudited) mencapai Rp371 triliun di 2021.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mencatat, realisasi pendapatan negara hingga kuartal I-2022 mencapai Rp484,83 triliun atau 26,3 persen dari pagu anggaran 2022, meningkat dari periode yang sama di 2021 mencapai Rp373,37 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam rapat tersebut, pihaknya menargetkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,5 triliun pada tahun 2022.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Firman Shantyabudi menyebut penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Presisi tahap I telah berdampak bagus bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pemerintah.

Penerimaan negara dari BMN tahun 2021 turun dibanding tahun 2020 yang mencapai Rp 432 miliar dan tahun 2019 mencapai Rp 522 miliar. Bahkan, di tahun 2018 penerimaan negara dari BMN mencapai Rp 1,5 triliun.

Pemberlakuan kebijakan visa on arrival di Bali berhasil meningkatkan jumlah wisatawan dari 23 negara. Sejak diterapkan per 7 Maret 2022, Bali berhasil meraup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Rp 294 juta dari pemberlakuan visa on arrival.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2021 mencapai 101 persen atau setara dengan Rp1,1 triliun, dari target sebesar Rp 1,086 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Kantornya, Jakarta Pusat. Kedatangan Trenggono bersama jajarannya itu dalam rangka membahas potensi sumber daya laut Indonesia. Dalam pertemuan itu, KKP berjanji akan meningkatkan PNBP hingga 12 kali lipat.

Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Sama Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp75,15 triliun sampai dengan akhir 2021. Capaian ini meningkat sekitar 192 persen dari target semula yakni Rp39,1 triliun.

Nilai PNBP terbesar disumbangkan oleh sektor minyak dan gas (migas) yang mencapai USD 103,2 miliar. Kemudian, sektor mineral dan batubara (Minerba) sebesar USD 75,5 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencetak rekor nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, mendekati Rp1 triliun. Peningkatan ini seiring perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara (BMN) sejak Januari sampai Oktober 2021 telah mencapai Rp801,6 miliar. Angka tersebut meningkat 20,93 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp662,6 triliun.