PNBP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mematangkan aturan terkait Harga Patokan Ikan (HPI), sebagai bagian dalam tiga variabel penentu PNBP subsektor perikanan tangkap.

Badan Anggaran DPR-RI menyepakati tahun 2022 mendatang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 85,9 triliun. Sedangkan untuk PNBP SDA Non Migas ditargetkan sebesar Rp 36,94 triliun.

Menteri BUMN, Erick Thohir bertekad dalam sisa waktu tiga tahun masa kepemimpinannya bakal memberikan kontribusi lebih besar kepada negara lewat BUMN. Seperti diketahui, kontribusi BUMN kepada negara di 2020 mencapai Rp375 triliun, terdiri dari dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggenjot peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan, termasuk PNBP bidang pengelolaan ruang laut. Pemerintah ingin mendorong investasi melalui pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki aturan baru terkait pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menargetkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2022 sebesar Rp333,2 triliun. Untuk mencapai target tersebut, dia berharap, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menyetorkan deviden.

Kementerian Keuangan menegaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104 tahun 2021 bukan menetapkan batas harga rapid tes antigen. Melainkan untuk tarif atas PNBP uji validitas RDT-Antigen di laboratorium yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Arifin memaparkan, kontribusi lain yang disumbangkan sektor ESDM pada investasi nasional sebesar USD 10,83 miliar yang terdiri dari subsektor migas USD 2,67 miliar, listrik sebesar USD 1,44 miliar, minerba sebesar USD 5,98 miliar, dan energi baru terbarukan sebesar USD 0,74 miliar.

Pemerintah tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), salah satunya adalah panas bumi. Indonesia berambisi menjadi pengguna panas bumi terbesar di dunia pada 2035. Namun, saat ini pemanfaatannya belum optimal.

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Slamet Widodo mengatakan, penerimaan PNBP K/L terbesar berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Kementerian Keuangan, Slamet Widodo mengatakan, PNBP yang diterima dari Kemenkominfo signifikan lebih besar dibandingkan dengan kementerian lain.

Direktur Jenderal Perizinan dan Pelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ridwan Mulyana mengatakan, implementasi PNBP SDA perikanan akan diterapkan secara terbatas di pelabuhan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti, sumbangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan masih sangat minim. Padahal Indonesia memiliki perairan atau laut yang luas.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait kerja sama yang telah terjalin antara Polri dan Bea Cukai bisa dikembangkan ke level Polda dan jajaran-nya.

Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) selama ini tak pernah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejak dikelola Yayasan Harapan Kita TMII hanya membayar pajak bukan PNBP.

Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan mengaku optimis, realisasi tersebut tercapai meski di tengah pandemi Covid-19. Sebab, secara tren PNBP dari BMN terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengebut pendataan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan yang ada di seluruh Indonesia. Data pelaku usaha memiliki banyak kegunaan, di antaranya sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan hingga menjadi acuan pelaksanaan program kerja kementerian.

Trenggono mengatakan, PNBP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2020 sebesar Rp600 miliar. Hal ini tidak sebanding dengan nilai produksi yang mencapai Rp220 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membeberkan, kinerja sisi keuangan dari Badan Layanan Umum (BLU) selama periode 2010-2020 atau 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, kinerja BLU mencatatkan pertumbuhan positif yakni hingga sebesar 21,4 persen.