Revisi UU Pemilu

Bima mengatakan, soal ada atau tidaknya putusan MK memisahkan pemilu itu, sebenarnya revisi tentang Undang-undang tetap berjalan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, revisi UU Pemilu harus selesai pada Juli 2026.

Menkum memastikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) akan berpedoman pada lima rekayasa konstitusional yang telah diberikan MK.

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyatakan, konstitusi mengatur bahwa masa jabatan seorang presiden dalam satu periode hanya lima tahun, Dibatasi hanya sampai dua periode dengan masa jabatan 10 tahun.

"Kita optimis saja, bahwa pada waktunya UU Pemilu ini akan direvisi. Pemerintah, saya kira, tidak menutup mata dengan dinamika yang terjadi di kalangan parpol dan DPR," ujar Yanuar kepada wartawan, Rabu (22/12).

Kata Mardani, revisi UU Pemilu masih bisa dilakukan. Menurutnya revisi ini masih memiliki waktu sebelum tahun 2022 berakhir.

Menurutnya, revisi UU Pemilu tak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Alasannya, bisa mengganggu tahapan pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tetap diselenggarakan pada tahun 2024. Pelaksanaan pemilihan umum tetap mengacu berdasarkan undang-undang yang ada.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan revisi UU Pemilu kembali masuk Prolegnas Prioritas 2022. Namun, pembahasan revisi UU itu pada tahun depan dinilai akan sulit dilakukan karena tidak cukup waktu, sebab beriringan dengan tahapan Pemilu yang akan dimulai Juni 2022.

Hal itu agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal Pemilu 2024.

Pemerintah diminta mendengar aspirasi DPD RI yang mengusulkan revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2022. Pemerintah sebelumnya menolak wacana revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR sehingga dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas.

"Ini yang enggak mau revisi undang-undang, pemerintah. Yaudah kalau bertepuk sebelah tangan, enggak bisa," ujar Wakil Ketua Baleg Willy Aditya.

Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyoroti angka suara tidak sah dalam pemilu. Sejak 1999, lanjut dia, jumlah suara tidak sah terus meningkat.

Majelis Sidang Panel, Hakim Konstitusi Enny meminta para Pemohon mempelajari permohonan yang pernah diajukan para pihak ke MK sebelumnya. Mengingat permohonan yang diajukan belum ada benang merah permohonannya.

Doli menegaskan, DPR dan pemerintah hanya menghentikan sementara pembahasan UU Pemilu. Tidak final sepenuhnya menghentikan wacana perubahan UU Pemilu. Hanya perlu menunggu waktu yang tepat.

Komisi II DPR RI sebelumnya membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu yang menggabungkan UU Pemilu dan UU Pilkada. Namun, pada perjalanannya sikap pemerintah tidak menginginkan ada perubahan UU.

Ia mengatakan, sikap mengenai ambang batas pencalonan presiden maupun ambang batas parlemen tentunya akan muncul lobi-lobi dari partai-partai.

Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan di 2022-2023. Begitu juga dengan kepala daerah di kabupaten/kota. Sebagai dampak penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.