Revisi UU Pemilu

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyebut persiapan Pemilu 2024 akan dimulai pada tahun 2022. Bahtiar mengatakan, dalam UU Pemilu menyebutkan perlu 20 bulan untuk menyiapkan tahapan.

Dengan keputusan itu, pilkada akan digelar 'borongan' dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden pada 2024 sesuai amanat UU. Termasuk dua pilkada tingkat Provinsi yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Kedua, terkait etika koalisi. Ketika Jokowi sebagai pemimpin koalisi sudah mengambil keputusan, seyogyanya semua parpol pendukung mematuhi.

"Nasdem mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi demokrasi tahun 2024 baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada mengacu pada UU yang saat ini berlaku. yaitu UU Pemilu dan UU Pilkada," pungkas Johnny.

Menurutnya, sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran. Sistem proporsional tertutup membuat pemilih hanya disediakan pilihan partai politik saja.

Menurut Renanda, penundaan Pilkada akan merugikan banyak partai yang telah mengantar kepala daerah lima tahun sebelumnya. Partai tidak lagi punya kepanjangan tangan di daerah.

Partai Demokrat berpandangan, UU Pilkada perlu direvisi menyangkut jadwal Pilkada dinormalisasi di 2022 dan 2023.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mengatakan, PAN tetap dalam sikap menolak revisi UU Pemilu.

PKB setuju dengan PDIP yang ingin merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, revisi itu tidak mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada yang tetap digelar 2024 bersama pemilu nasional.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai sebaiknya revisi UU terkait kepemiluan dilaksanakan seluruhnya. Revisi itu sebaiknya terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada.

PDI Perjuangan membuka peluang revisi terhadap UU Pemilu. Namun dengan catatan, revisi UU Pemilu tersebut tak mengubah jadwal Pilkada.

Supratman mengatakan, sebelumnya sudah ada komunikasi antara pimpinan fraksi yang juga telah dilakukan komunikasi dengan para ketua umum, serta pemerintah. Terkait kemungkinan pembahasan revisi UU Pemilu bisa terjadi tergantung bagaimana dinamika para pimpinan partai politik nantinya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, pengalaman Pemilu 2019 perlu evaluasi kembali sistem keserentakan pemilihan presiden, DPR, DPD, sampai DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Pramono mengatakan, perlu adanya desain yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu pada 2024 mendatang. Sebab menurut Pramono banyak beban yang akan dirasakan penyelenggara pemilu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menepis kabar terkait pembatalan revisi UU Pilkada lantaran adanya dorongan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk Pilkada DKI Jakarta.

Sesungguhnya, menurut Lucius, akrobat partai politik setiap pembahasan revisi UU Pemilu adalah hal yang biasa. Banyak hitungan masing-masing partai yang dipaksakan agar kepentingannya diakomodasi.

9 partai politik kompak menolak pembahasan Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jadi tiba-tiba saja 2-3 pekan terakhir (berubah) sesudah ada pernyataan pak Jokowi," ujar Mardani dalam diskusi daring, Kamis (11/2).

Artinya, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tersebut dibentuk atas kesadaran bersama. UU itu disahkan di Komisi II DPR dan Demokrat menjadi salah satu pimpinan komisi II kala Undang-undang itu disahkan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa sikap Komisi II yang menarik pembahasan revisi UU Pemilu belum merupakan keputusan resmi.