Revisi UU Pemilu

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkap hingga saat ini Revisi UU Pemilu masih masuk dalam Prolegnas prioritas 2021.

Doli melanjutkan, kesepakatan ini akan dilaporkan kepada pimpinan DPR. Kemudian di bahas di Badan Musyawarah dan Badan Legislasi DPR.

Langkah itu menurut dia lebih baik dari pada harus menguras keringat membahas draf RUU Pemilu yang tentunya putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap, final dan mengikat.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengatakan, Revisi UU Pemilu bisa saja tidak dilakukan pembahasan lanjutan dan keluar dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Hal itu terjadi, jika hal itu disepakati semua fraksi.

"Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada tersebut yang menjabat pimpinan daerah bukan kader parpol," ucap Wakil Ketua MPR ini.

Nasir menduga ada kekhawatiran terhadap cagub yang potensial jadi capres jika Pilkada dilaksanakan 2022 dan 2023. Sehingga, parpol koalisi pemerintah sepakat tidak merevisi UU Pemilu.

Mayoritas fraksi partai politik di DPR menolak revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam draf yang sudah masuk di Baleg itu, ada normalisasi pilkada yang bakal digelar 2022 dan 2023.

Menurut PKS, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu.

Perubahan sikap itu menggambarkan tarik menarik kepentingan. Partai politik sedang memperhitungkan keuntungan dari revisi UU Pemilu.

Sikap pemerintah dan fraksi-fraksi partai politik di DPR yang menunda revisi Undang-Undang Pemilu mendapat sorotan. Padahal, revisi UU Pemilu sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, seharusnya revisi UU Pemilu tetap dilanjutkan. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dalam UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh memutuskan menolak Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang dibahas di dalam Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dengan keputusan itu, maka Partai NasDem telah sepakat mendukung untuk Pilkada berlangsung di tahun 2024.

Partai Golkar belum memutuskan sikap terkait usulan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Golkar memilih untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan termasuk internal partai. Pada saatnya nanti, akan disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Padahal, lanjut Saan, masih banyak hal penting yang harus diperbaiki, seperti pengadilan khusus pemilu agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Termasuk inovasi dan penerapan teknologi dalam pemilu.

Dia menjelaskan revisi UU Pemilu setiap menjelang pelaksanaan Pemilu akan memperkuat kesan bahwa penyusunan UU lebih didasarkan atas dasar pertimbangan jangka pendek.

Politisi PKB ini menilai jika skenario Pilkada Serentak pada November 2024, yang sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016 seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu agar melihat konsekuensinya.

Jika Pilkada dilaksanakan 2024, akan banyak Plt kepala daerah selama 2 hingga 3 tahun. Hal itu tidak efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, menurut undang-undang kewenangan Plt juga terbatas.

Dia mengklaim kalau mayoritas fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah setuju membahas RUU Pemilu. Menurutnya, pembahasannya tidak akan terganggu karena situasi pandemi Covid-19.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyarankan agar fraksi-fraksi di DPR RI fokus dalam membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 daripada membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) masih menjadi perdebatan alot partai politik di DPR. Politikus Gerindra sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta secara prinsip akan mengikuti undang-undang yang berlaku atas pelaksanaan Pemilu.