RUU Pemilu

"Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan bersifat final, secara umum publik masih cenderung memilih pendapat kedua (Pilpres dan Pileg dipisah)," kata Burhanuddin

Presiden Joko Widodo bersikap menolak RUU Pemilu. Sebab menurut Jokowi sebaiknya undang-undang terkait kepemiluan tidak melulu diubah menjelang Pemilu.

"Pilkada 2023 vs 2024 tidak berbeda jauh. Kalau sudah habis masa jabatan 2023 sebaiknya dilakukan proses pemilihan tanpa menunggu 2024," jelas Burhanuddin.

Mayoritas masyarakat ingin Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun berakhirnya masa tugas kepala daerah, yakni 2022 dan 2023.

Mayoritas fraksi partai politik di DPR menolak revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam draf yang sudah masuk di Baleg itu, ada normalisasi pilkada yang bakal digelar 2022 dan 2023.

Menurut PKS, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu.

Perubahan sikap itu menggambarkan tarik menarik kepentingan. Partai politik sedang memperhitungkan keuntungan dari revisi UU Pemilu.

Sikap pemerintah dan fraksi-fraksi partai politik di DPR yang menunda revisi Undang-Undang Pemilu mendapat sorotan. Padahal, revisi UU Pemilu sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, seharusnya revisi UU Pemilu tetap dilanjutkan. Ada banyak aspek yang harus diperbaiki dalam UU Pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Situasi pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Hal tersebut kata dia jadi upaya yang serius bagi upaya melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu.

Partai Golkar belum memutuskan sikap terkait usulan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Golkar memilih untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan termasuk internal partai. Pada saatnya nanti, akan disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Padahal, lanjut Saan, masih banyak hal penting yang harus diperbaiki, seperti pengadilan khusus pemilu agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Termasuk inovasi dan penerapan teknologi dalam pemilu.

Dia menjelaskan revisi UU Pemilu setiap menjelang pelaksanaan Pemilu akan memperkuat kesan bahwa penyusunan UU lebih didasarkan atas dasar pertimbangan jangka pendek.

Dia menjelaskan, UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan UU pilkada No 10 tahun 2016 masih baik dan representatif. Keduanya juga masih akomodatif untuk dijadikan pedoman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.

Dia menjelaskan, secara resmi RUU pemilu akan dibatalkan bila dicabut dari prolegnas 2021. Keputusan ada di baleg melalui pendapat fraksi-fraksi.

Jika Pilkada dilaksanakan 2024, akan banyak Plt kepala daerah selama 2 hingga 3 tahun. Hal itu tidak efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. Terlebih, menurut undang-undang kewenangan Plt juga terbatas.

Dia mengklaim kalau mayoritas fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah setuju membahas RUU Pemilu. Menurutnya, pembahasannya tidak akan terganggu karena situasi pandemi Covid-19.

Dia bilang, pandangan presiden pasti akan didengar oleh parpol di DPR. Menurutnya, tiap pembentukan UU akan dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Anggota DPR ini tidak khawatir bila Pilkada digelar serentak dengan Pemilu nasional di 2024 anggaran negara bisa membengkak. Dia yakin anggaran untuk Pemilu bareng Pilkada 2024 bisa diminimalisir.

Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai kebijakan pemerintah pusat untuk menggelar kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 sudah sesuai dengan undang-undang.