RUU Pemilu

Keputusan DPR untuk memasukan draf revisi undang-undang tentang Pemilu dalam program legislasi nasional DPR 2021 tengah menjadi sorotan.

Baginya hal ini dapat menjadi pertimbangan serius untuk merevisi UU Pemilu.

Demokrat menegaskan ingin hapus ambang batas capres bukan karena berniat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024.

Bahtiar menyikapi adanya usulan Revisi Undang-Undang Pemilu, usai melakukan pertemuan di Kantor KPU RI.

"Partai Gelora setuju Pilkada ditarik serentak ke 2024 dengan segala plus minus dan konsekuensinya. Karena itu sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR di UU Pilkada, " kata Sekjen Partai Gelora, Mahfuz Sidik, Jumat (30/1).

Fraksi PDI Perjuangan tetap ngotot agar Pilkada serentak digelar 2024.

Revisi UU Pemilu ini juga disorot karena membahas penyelenggaraan Pilkada yang dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023. Bila undang-undang ini berlaku, Pilkada tetap digelar 2022 sesuai siklus lima tahunan. Sedangkan, pada UU Pemilu 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Pilkada digelar pada 2024.

Doli mengatakan, sebelumnya semua fraksi di Komisi II DPR RI ingin RUU Pemilu dilanjutkan. Hanya saja ada perkembangan berbeda belakangan ini. Karena RUU Pemilu merupakan inisiatif DPR, perlu seluruh fraksi menyetujui bersama.

Nurul berharap, ada komitmen RUU Pemilu bisa selesai tahun ini. Sehingga, penganggaran ke daerah bisa disiapkan untuk pelaksanaan Pilkada 2022 tahun depan.

Demokrat menyesalkan bau politik kekuasan begitu kuat dinyalakan, seakan tidak bisa menahan diri menunggu tahun 2024. Menurut Herzaky ada alasan kemanusiaan mengapa harus memutuskan Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan atau ditunda.

"PKB masih terus mengkaji secara mendalam, tapi sejauh ini cukup sepakat Pilkada dilakukan 2024 agar semua kekuatan bangsa fokus mengatasi pandemi Covid dengan baik," ucap Daniel Johan.

Partai Berkarya menyatakan menolak kenaikan ambang batas parlemen di angka 5 persen yang sebelumnya 4 persen. Saat ini, revisi Undang-Undang Pemilu tengah dibahas di DPR yang di antaranya membahas angka ambang batas.

"Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting," kata Fahri

Untuk kesekian kalinya, Undang-Undang Pemilu akan diubah. Setelah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, Komisi II DPR kini tengah membahas draf RUU Pemilu. Isu utamanya adalah mengembalikan pilkada sesuai jadwal.

Menurut dia, dengan ambang batas parlemen 4 persen menghanguskan 15,6 juta pemilih di Indonesia. Apalagi, jika PT tersebut dinaikkan dari 4 persen menjadi 5 persen, maka suara pemilih rakyat Indonesia akan semakin banyak yang hangus.

PDI Perjuangan menolak perubahan undang-undang terkait keserentakan Pilkada. Hal itu merespons normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sementara UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur Pilkada setelah 2020 akan digelar serentak nasional pada 2024.

Saan membantah dugaan bahwa partai yang mendorong Pilkada 2022 dan 2023 digelar demi memberikan panggung bagi calon alternatif di Pilpres 2024. Salah satu tokoh itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pilkada DKI Jakarta sejatinya kembali digelar 2022. Kembali pada siklus lima tahunan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap pelaksanaan Pilkada DKI tetap digelar tahun depan.

Partai Demokrat menginginkan normalisasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2022 dan 2023 seperti dalam RUU Pemilu. Termasuk, Partai Demokrat juga menyetujui Pilkada DKI Jakarta digelar tahun 2022.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang mengatakan, pihaknya konsisten mendukung Pilkada dilakukan serentak di 2024.