RUU Pemilu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyarankan agar fraksi-fraksi di DPR RI fokus dalam membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 daripada membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Rencana revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) masih menjadi perdebatan alot partai politik di DPR. Politikus Gerindra sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta secara prinsip akan mengikuti undang-undang yang berlaku atas pelaksanaan Pemilu.

Dalam revisi UU Pemilu mengatur tentang normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Sementara apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) gelaran pemilihan kepala daerah bakal dilakukan 2024, berbarengan dengan Pemilu nasional.

"Pelaksanaan pemilu/pilkada adalah kunci dari daulat rakyat. Tidak ada mandat sedikit pun, baik itu dari konstitusi maupun dari rakyat, yang mempersilakan pemerintah menghilangkan atau menunda proses pemilu/pilkada," ujarnya dalam siaran pers, Senin (1/2).

Pangi menyinggung sikap kukuh pemerintah ingin gelar Pilkada 2020 agar tak ada plt. Sementara, jika mengacu UU Pilkada saat ini, akan ada banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023.

Zulkifli mengatakan, PAN telah berkukuh menolak RUU Pemilu. Pertama, PAN ingin semua pihak fokus menghadapi pandemi Covid-19. Baik dari segi penyebaran virus, hingga dampaknya ke ekonomi masyarakat.

Masalah utama terletak pada tahapan penghitungan suara yang mengharuskan selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara. Sehingga petugas kelelahan.

Menurutnya, menunda Pilkada 2022 dan 2023 akan menimbulkan instabilitas politik dan keamanan. Daerah akan dipimpin pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah dalam waktu yang cukup panjang. Sementara kewenangannya terbatas.

Presiden Joko Widodo menginginkan Pilkada 2024 tetap serentak dengan Pemilu nasional. Jokowi memberi sinyal menolak RUU Pemilu yang dibahas DPR karena tidak ingin aturan kepemiluan selalu diubah. Terutama soal Pilkada serentak 2024 yang belum dijalankan.

Komisioner KPU Pramono menyinggung beban kerja pada Pemilu 2019. Dia ingin Pilpres, Pileg DPR RI, dan DPD RI dipisah dengan Pilkada, Pileg DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU patuh pada aturan yang berlaku. Sejauh ini, sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka Pilkada tetap digelar pada 2024.

Bahtiar menjelaskan, dalam Undang-Undang nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menilai, Pemilu nasional dan Pilkada digelar secara serentak merupakan penumpukan konflik dan beresiko. Ia mengatakan, seharusnya konflik itu didistribusikan agar bisa dikelola.

Jokowi ingin agenda Pilkada Serentak 2024 dipertahankan seperti diatur UU Pemilu dan UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Pemerintah berkepentingan Pilkada dilakukan tetap di 2024,"

"Selain akan menimbulkan banyak korban, kemungkinan juga akan banyak timbul masalah dan komplain, khawatir acak-acakan saja jika tidak siap," jelas Irma.

Pertama, berkaca pada Pemilu 2019 penyelenggara Pemilu terbebani dengan keserentakannya. Banyak jatuh korban jiwa dari penyelenggara Pemilu.

Pulungan menceritakan RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat. Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN.

Gerindra memandang, pembahasan RUU Pemilu saat pandemi Covid-19 tidak dimungkinkan. Apalagi akan memakan waktu yang panjang dalam perdebatan di rapat yang harus dihindarkan.

Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek itu menilai bila undang-undang Pemilu seharusnya tidak perlu selalu dirubah.