RUU Perampasan Aset

Gerakan Milenial Indonesia Emas (GMIE) 2045 mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, melihatnya sebagai instrumen vital untuk memberantas korupsi dan menutup celah kejahatan ekonomi yang merugikan negara.

Saat ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah mengusulkan agar RUU Perampasan Aset dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025.

Ketua Partai NasDem Sulsel itu mengaku baru menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR menggantikan Ahmad Sahroni.

“Seingat saya sudah tiga kali kami mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di DPR,” kata Jokowi.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR. Akankah ini mempercepat pemberantasan korupsi?

DPW PSI Jakarta kembali menyuarakan urgensi pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI, berharap menjadi solusi permanen atasi korupsi dan beri efek jera.

Pemerintah sebenarnya sudah siap membahas RUU Perampasan Aset.

Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali meminta DPR RI untuk segera membahas RUU Perampasan Aset.

Pemerintah, kata dia, juga menunggu keputusan DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU Perampasan Aset.

Pemerintah kini menunggu sikap DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU tersebut.

Saan menjelaskan, sebelum RUU Perampasan Aset dibahas, harus merampukan terlebih dahulu UU Tipikor daan KUHAP

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR akan segera memulai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perampasan Aset.

DPP PKB menerima Tuntutan 17+8 dan akan membuka ruang dialog publik pada 5 September 2025 di kompleks parlemen. Apa saja poin-poin krusial dari tuntutan yang akan dibahas ini?

DPR bisa langsung melanjutkan ke pembahasan RUU Perampasan Aset setelah RKUHP selesai.

Regulasi yang dianggap penting untuk pemberantasan korupsi itu tak kunjung disahkan.

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tulungagung berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Simak poin-poin penting dari pertemuan yang membahas tuntutan Aspirasi Mahasiswa Tulungagung!

Menurut Tito, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah diterima oleh DPR. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangannya.

RUU Perampasan Aset, yang terhenti sejak 2009, kembali menjadi perhatian publik setelah aksi demonstrasi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol).

Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog terbuka di Istana, di mana ia dengar aspirasi dan kritik langsung dari serikat buruh, ormas, dan tokoh agama. Apa saja poin krusial yang disampaikan?