RUU Perampasan Aset

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menampung dan berjanji menyampaikan Aspirasi Mahasiswa Sumbar ke pusat, termasuk tuntutan penting terkait RUU Perampasan Aset dan reformasi Polri.

DPRD Jabar menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi aksi demo di Bandung, meliputi RUU Perampasan Aset, Revisi KUHP, penegakan hukum kasus demo, hingga dorongan kuat untuk Reformasi Polri. Simak detailnya!

Supratman menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pemerintah hingga saat ini masih belum selesai dibahas.

RUU Permpasan Aset sendiri saat ini tak kunjung diketok Parlemen.

Menurut Supratman, pemerintah tidak keberatan jika DPR ingin menjadikan RUU ini sebagai inisiatif legislatif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi penginisiasi RUU Perampasan Aset.

Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dengan para ketua umum (ketum) partai politik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

Menurut Yusril, RUU Perampasan Aset memberi kewenangan untuk merampas aset di awal proses hukum, berbeda dengan mekanisme penyitaan saat ini.

Demokrat sangat terbuka dan tidak ada keraguan untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Puan menyebut, pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis.

DPR meminta waktu 6 bulan ke depan soal RUU Perampasan Aset.

Bob menyebut, pihaknya mesti betul-betul mengkaji RUU itu dengan melakukan harmonisasi terlebih dahulu.

Golkar sepakat dengan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong RUU Perampasan Aset.

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

Namun, Fraksi Demokrat di DPR tentu akan mempelajari terlebih dahulu terkait RUU Perampasan Aset.

Penyitaan harta dalam kasus korupsi menjadi langkah penting untuk memulihkan kerugian negara dan menindak pelaku korupsi.

Presiden Prabowo juga menegaskan akan mendukung Undang Undang Perampasan Aset

Pembahasan RUU perampasan aset baru bisa dilakukan jika RUU KUHAP selesai dibahas.

Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra mengatakan bakal mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar segera bergulir di DPR RI