UU ITE

Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengamankan seorang pelaku pria paruh baya bernama Mustafa Kamal di Tanjung Pinang. Dia ditangkap karena diduga menghina Presiden RI Jokowidodo di media sosial twitter.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cilegon mengamankan tiga orang yang diduga memprovokasi masyarakat. Mereka ditengarai telah menyebarkan pesan di grup WhatsApp berisi ajakan mudik bareng ke Sumatera dengan titik kumpul di Alun-Alun Cilegon.

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menangkap mantan Wakil Ketua FPI Aceh, Wahidin. Dia diduga menyebarkan konten provokatif terhadap kebijakan pemerintah melarang mudik.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 28 Ayat (2) UU ITE terkait Ujaran Kebencian dengan ancaman hukuman enam tahun kurungan penjara.

Pemerintah akan melakukan revisi terbatas terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, untuk melakukan revisi itu masih ada proses panjang.

Pemerintah memastikan tidak akan mencabut UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Kepastian itu diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

Mahfud MD mengatakan UU ITE tidak akan dicabut. Sebab, menurut dia, UU tersebut masih sangat diperlukan di Indonesia.

Dia menjelaskan UU ITE saat ini sangat diperlukan, terutama di seluruh dunia. Hingga saat ini masih banyak negara yang sedang menyempurnakan aturan tersebut.

Menurut Ade, pasal 26 itu tujuannya melindungi data pribadi masyarakat. Namun saat revisi pada 2016, kata Ade, muncul pasal 26 ayat 3 yang cenderung multitafsir dan menghambat pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Kombes Pol Hadi Wahyudi mengungkapkan alasan tersangka Imam Kurniawan membuat komentar tak senonoh yang melecehkan istri awak kapal selam KRI Nanggala 402. Warga Marelan, Medan, ini beralasan melakukan perbuatan itu dipanas-panasi temannya di salah satu grup Facebook.

Rolas mengatakan, agar bisa jadi bukti, komplain harus diutarakan secara tertulis kepada perusahaan di mana konsumen mendapatkan barang atau jasa.

Rizal menuturkan penggunaan UU ITE sudah banyak merenggut banyak korban.

"Di tahun 2020 ada 307 kasus KBGO yang terdiri dari 112 kasus ancaman distribusi, 66 konten ilegal, dan 47 pelecehan online,"

Selama ini, kata Uli, sering kali korban KBGO takut untuk menempuh jalur hukum karena korban merupakan orang pertama yang mengirimkan foto/ video asusilanya ke orang lain.

Sebagai informasi, bunyi Pasal 27 ayat 1 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Dedy Permadi mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Paul Zhang melalui sebuah konten yang diunggah ke akun Youtube miliknya.

Jubir Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji perubahan dalam UU ITE. Perubahan isi UU ITE disiapkan oleh tim dari oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mulai menerapkan program virtual police atau polisi virtual sejak 23 Februari 2021 lalu. Mereka pun mulai mengawasi pengguna media sosial atau medsos.

Hal itu menurut dia untuk memperjelas dan tidak memberikan ruang tafsir yang luas kepada aparat penegak hukum untuk menafsirkan-nya sesuai kemauan, serta agar tidak menjadi "pasal karet".

Kemudian 57,3 persen anak muda juga menilai UU ITE perlu direvisi. Hal tersebut untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat.