UU ITE
-
News •Tim Kajian UU ITE akan Minta Masukan Direktorat Siber BareskrimSetelah itu tim kajian akan membawa semua masukan narasumber untuk didiskusikan Tim I dan Tim II. Hal itu sebagai bentuk tindaklanjuti masukan dari para narasumber.
-
Politik •Politikus NasDem Sarankan UU ITE Direvisi MenyeluruhWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyarankan agar UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi secara menyeluruh dan komprehensif karena selama ini dalam penerapannya justru menimbulkan polemik di masyarakat.
-
News •Surati Jokowi dan DPR, Hotman Paris Minta Pasal 27 Ayat 3 UU ITE DihapusSurat tersebut diunggah Hotman dalam akun Instagramnya pada Sabtu (20/3). Menurutnya, UU ITE yang mengatur soal pencemaran nama baik sebagai tindak pidana sudah sering memakan korban.
-
Politik •FGD Dengan Pemerintah, DPR Ungkap Sejumlah Pasal UU ITE yang Perlu DirevisiAzis mengatakan, parlemen mendukung pemerintah menyiapkan naskah akademis, serta sosialisasi kepada masyarakat dan menerima masukan dari kelompok intelektual serta NGO.
-
News •Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dorong Revisi UU ITEKomnas Perempuan mencatat pengaduan kekerasan berbasis siber mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat di tahun 2020.
-
News •Polri: Virtual Police Tak Masuk ke Akun WhatsApp, Usut Konten saat Ada LaporanAhmad menyebut, teknis dari pengusutan tersebut apabila penyidik menerima tangkapan layar dari grup Whatsapp yang diambil oleh salah satu anggota. Hal tersebut menjadi bentuk pelaporan dari masyarakat.
-
News •Pakar Hukum Pidana dan Siber Persoalkan Pasal Multitafsir Dalam UU ITEBanyak usulan para narasumber yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Misal ada saran agar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP cukup ditarik dan dimasukan di dalam UU ITE kemudian diperberat ancaman pidananya.
-
News •Sebut Gibran Dikasih Jabatan, Pemuda Tegal Ditangkap PolisiPemuda yang saat ini menempuh pendidikan di Yogyakarta itu mempertanyakan pengetahuan Gibran mengenai sepak bola. Dia juga menyindir jabatan wali kota yang sekarang disandang putra sulung Presiden Joko Widodo itu.
-
Politik •Terbentur SOP Polisi, Moeldoko akan Dihadirkan Langsung Laporkan Andi MallarangengLaporan Demokrat kubu Moeldoko terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng ditolak Polda Metro. Polisi beralasan, karena terbentur SOP penanganan kasus UU ITE, yakni pelaporan UU ITE tidak bisa diwakilkan.
-
News •Aliansi Masyarakat Sipil Pertanyakan Ketegasan Negara Terkait Revisi UU ITEErasmus merinci, materi muatan RKUHP begitu luas, tidak hanya terkait dengan transaksi dan informasi elektronik. Karenanya, persoalan materi terkait UU ITE hanya sebagian kecil bahkan sebelumnya tidak pernah terjangkau komprehensif dalam pembahasan RKUHP.
-
News •Pakar Nilai Presiden Jokowi Perlu Terbitkan Perppu Pencabutan UU ITEPakar hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Jawade Hafidz memandang Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan Perppu tentang Pencabutan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena KUHP sudah mengatur perbuatan pidana.
-
News •ICJR Usulkan Pasal 36, 29 dan 45B UU ITE Dihapus Karena Sudah Ada di KUHP"Rekomendasi pertama kedua pasal ini dihapus karena duplikasi dari pasal 368, 369, 335 KUHP dengan rumusan delik terlalu luas dan multitafsir," kata Erasmus.
-
News •Kominfo: 33 Persen Pelaporan Kasus UU ITE Gunakan Pasal Pencemaran Nama Baik"Banyaknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian UU ITE yang bersifat asimetrik atau ketidaksetaraan strata antara pelapor dan terlapor. Misalnya orang kaya vs orang miskin, pejabat vs rakyat kecil, pengusaha vs buruh dan lain sebagainya," kata Teguh
-
News •Sepanjang 2020, Terjadi 786 Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Ranah DigitalAktivis Hivos itu kemudian membeberkan laporan kasus KBGO yang diadukan secara pribadi ke dirinya ataupun yang dilaporkan ke akun twitternya. Dalam laporan tersebut, Tunggal mengatakan, kebanyakan pelaku KBGO menggunakan foto/video sebagai alat untuk mengancam korban.
-
News •Asosiasi Pers Hari Ini Diminta Masukan Tim Kajian Soal Revisi UU ITESejumlah asosiasi media yang terkonfirmasi hadir antara lain, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan LBH Pers.
-
News •Hari ini, Tim Kajian UU ITE Undang Aktivis dan Praktisi Media SosialSebagai informasi, Tim Kajian UU ITE sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan para terlapor dan pelapor. Berbagai masukan diterima, salah satunya menekankan pentingnya edukasi terhadap pengguna ruang digital.
-
Politik •Segera Tetapkan Prolegnas, DPR akan Fokus Revisi UU ITEKetua DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, DPR akan menindaklanjuti surat presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Khas •Hidup Diawasi Polisi VirtualRuangan itu bernama Virtual Police. Lokasinya berada di Gedung Bareskrim. Para pemantau merupakan polisi yang khusus ditugaskan. Selama 24 jam tim itu bekerja dibantu para jago ITE.
-
Politik •Wamenkum HAM: Pasal Penghinaan Pemerintah Dicabut dari KUHP, Tapi Ada di UU ITEMenurut dia, hal tersebut menimbulkan komplikasi hukum, sehingga mengakibatkan multitafsir. Contoh lain, kata dia, pada Pasal 27 UU ITE tentang pencemaran atau penghinaan.
-
News •Sakit Hati, Remaja di Manggarai Sebar Video Syur Mantan PacarPelaku memaksa korban mengirimkan foto dan video syur terbaru. Jika permintaannya tidak dipenuhi, foto dan video yang sudah ada di tangannya akan disebarluaskan kepada publik.
