UU ITE

Kominfo menyatakan tindakan Muhammad Kece dapat dikategorikan sebagai pembuatan konten yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 2 jo.

"Jadi awalnya, pemeran pria dan wanita sama-sama pelajar dalam video itu lagi begituan. Tidak lama, muncul pemberitahuan bahwa belajar daring dimulai. Ternyata kamera (laptop) lupa dimatikan," ujar Rengga.

"Bapak Presiden tidak berkenan bila kita responsif terhadap hal-hal seperti itu. Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kita dan jajaran terutama dalam penerapan UU ITE," kata Agus kepada wartawan, Kamis (19/8).

Tim Hukum LBH Padang, Decthree Ranti Putri mengatakan bahwa pihaknya menolak untuk memenuhi pemanggilan tersebut.

Musikus I Gede Ari Astina alias Jerinx menempuh perjalanan darat dari Bali menuju ke Jakarta. Jerinx hendak memenuhi panggilan sebagai tersangka atas kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan oleh pengiat sosial, Adam Deni.

Ia menegaskan, belum mengetahui posisi kliennya saat ini. Terlebih, dalam video itu tidak disebutkan secara pasti petugas darimana yang mengamankan Richard Lee tersebut.

Adam Deni melaporkan Jerinx SID atas perkara perbuatan disertai ancaman kekerasan dan atau pengancaman melalui media elektronik.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Jerinx, lanjut Yusri penyidik akan terlebih dahulu meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian guna keperluan penyelidikan kasus dugaan kekerasan.

Polda Metro Jaya telah menerima laporan terhadap Jerinx SID terkait ancaman melalui media elektronik. Sejauh ini, penyidik masih meneliti aduan tersebut.

Penyampaian tidak setuju atau tidak suka kepada individu maupun kelompok masyarakat tertentu tidak dilarang. Asalkan tidak melakukan ujaran kebencian.

Polres Tapanuli Utara menetapkan guru besar di Universtas Sumatera Utara (USU), Prof Yusuf Leonard Henuk, sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

AJI menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) pedoman implementasi UU ITE bukan solusi atas polemik undang-undang tersebut.

Fokus pada pedoman UU ITE ini masih pada soal transmisi di antaranya mengenai pasal 27. Contohnya apabila seseorang mentransmisikan pesan lewat chat pribadi bisa dikriminalisasikan. Padahal, pesan itu bukan dimaksud untuk khayalak luas.

Kekurangan yang dimaksud dari sisi bahasa atau penggunaan kalimat. Kemudian, isi substansi pedoman UU ITE tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung resmi meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Dengan adanya pedoman itu, penegakan hukum terkait UU ITE dinilai tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, buka suara terkait dengan terbitnya SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang UU ITE. Menurut dia, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah untuk membenahi penegakan hukum dari UU ITE, hingga terbitnya SKB.

Hal tersebut kata dia bagian dari komitmen bersama dalam Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE dan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sugeng menjelaskan, norma hukum baru nanti akan coba dimasukan dalam saran revisi UU ITE. Langkah tersebut yang dapat dilakukan pihaknya untuk melengkapi UU ITE.

Dalam penandatanganan SKB tersebut membutuhkan waktu yang sesuai mulai dari Menkominfo, Kapolri hingga Jaksa Agung. Sehingga membutuhkan waktu yang tepat sesuai jadwal mereka.

Sugeng menjelaskan di dalam pembahasan, perubahan dari prolegnas prioritas 2021 bisa menjadi pembahasan. Dengan harapan revisi UU ITE tersebut bisa masuk menjadi prioritas 2021.