UU Pemilu

"Semangat di kita itu, UU Pemilu ini kan ke depannya untuk berlaku jangka panjang, kita juga tidak mau ini semacam isu lima tahunan, setiap lima tahun revisi sesuatu yang belum kita uji berapa kali sudah kita revisi," jelas Saan kepada wartawan di DPR, Selasa (26/1).

Saan mengatakan PDIP hanya memberikan catatan tetapi tidak memaksakan agar Pilkada tetap digelar di tahun 2024.

"Kalau tidak revisi juga bagus. Jadi UU Pemilu tidak selalu direvisi setiap Pemilu," ujar politikus yang akrab disapa Awiek saat dihubungi, Selasa (26/1).

Pramono mendukung pemisahan antara Pilpres, Pileg DPR RI, dan DPD RI sebagai Pemilu nasional dengan Pilkada, serta Pileg DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai Pemilu lokal atau daerah.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai, Undang-undang Pemilu yang berlaku masih bisa digunakan untuk tiga sampai empat kali Pemilu mendatang. Sehingga, menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu tidak perlu dilanjutkan.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menargetkan revisi UU Pemilu selesai pada pertengahan tahun 2021.

Revisi UU Pemilu harus segera dirampungkan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pilkada pada 2022 dan 2023. Sebab berkaitan dengan anggaran Pilkada.

Pemilu dengan lima surat suara pada 2019 memiliki beban cukup tinggi serta menyulitkan Pemilih.

Menurutnya, idealnya di Pilpres ada tiga hingga empat pasang calon. Di situ, akan memungkinkan adanya kontestasi karya dan gagasan.

Doli sempat protes dengan DKPP bahwa pengisian anggotanya merupakan orang-orang yang pernah bersaing dengan para anggota KPU maupun Bawaslu. Fakta itu tidak bisa disembunyikan.

Dalam draf pemutakhiran tertanggal 26 November 2020, ketentuan mengenai sistem Pemilu, serta ambang batas sudah diatur dengan tegas.

Dia menuturkan, yang jadi pertimbangan komisi II adalah tetap mengacu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di situ menyatakan bahwa keserentakan itu adalah Pilpres, DPR, DPD yang dilakukan di 2024.

Anggota Baleg DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menilai direvisinya UU Pemilu sudah melalui kajian. Dia tidak memungkiri adanya angka ambang batas memang terasa berat bagi parpol baru.

Pada dasarnya, dia ingin UU Pemilu di evaluasi setelah berjalan tiga atau empat kali pemilu. Guspardi bilang, komisi II punya komitmen agar UU UU tidak di ganti-ganti.

Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sistem proporsional tertutup ini mengurangi politik uang yang kerap terjadi karena pertarungan bebas sistem proporsional terbuka.

Dia mengatakan tujuan dari berjenjang untuk meminimalisir perolehan suara yang terbuang sia-sia karena angka ambang batas yang cukup tinggi dan berlaku sama.

Ambang batas presiden, kata dia, menimbulkan problem bagi masyarakat. Sebab tidak memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat. Hal inilah yang terjadi dalam dua pemilu terakhir.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai jika penerapan sistem pemilu proporsional terbuka masih relevan untuk diterapkan dibandingkan proporsional tertutup. Dengan daerah pemilihan yang diperkecil, jumlah caleg tiap dapil sudah berkurang.

Dalam sistem proporsional tertutup posisi ketua partai menjadi sangat dominan. Tentu bisa saja muncul alasan, demi kualitas anggota DPR yang lebih baik. Namun, hal tersebut perlu dipertanyakan apakah memang demikian.

Pemilu serentak nasional akan berubah yang awalnya memilih lima posisi, kini telah dibagi menjadi pemilu serentak nasional dan daerah sesuai Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Tahun 2020 yang hanya memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR dan DPD pada pemilu nasional.