UU Pemilu

"Jika aturan mengenai presidential threshold tidak berubah, maka pada Pilpres 2024 dimungkinkan jumlah pasangan calon yang akan diusung juga hanya dua pasang," ujar Guspardi dalam keterangannya, Minggu (7/6).

Dia mencontohkan gelaran pilpres yang mengacu pada presidential threshold yaitu 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara nasional. Hal tersebut membuat tidak adanya calon baru yang muncul, selain dari mereka yang diusung partai besar.

Sistem tersebut dinilai memupuskan semangat atau keinginan agar partai politik yang ada di Indonesia merupakan partai yang lahir dari tengah masyarakat, muncul dari daerah kemudian mencapai kancah nasional.

Dalam pandangannya, langkah menyusun RUU Pemilu tidak perlu lagi dilakukan dari awal. Mengingat sudah ada sejumlah kajian yang berasal dari organisasi masyarakat. Sayangnya RUU Pemilu kembali disusun oleh DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui, jika menoleh ke belakang, maka pihaknya sempat menyodorkan alternatif agar pilpres dan pileg dipisah. Hal tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Golkar.

Meski pemohon memberikan bentangan empirik yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, Mahkamah Konstitusi menilai hal itu masih belum cukup dan persoalan pemilu serentak tidak sesederhana itu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, menaikkan aturan ambang batas parlemen merupakan penyimpangan demokrasi. Konsekuensi ambang batas menurut Titi, tidak lagi mementingkan derajat kebebasan masyarakat dalam memilih.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu berada di urutan pertama sebagai UU dengan gugatan terbanyak.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) mengawal peradilan selama 2019. Dia mengatakan, MK telah meraih target untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara transparan.

Paloh mengungkapkan NasDem telah mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen minimal 7 persen sejak usai Pemilu 2014.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menangkap semangat penambahan ambang batas parlemen adalah penyederhanaan partai politik di parlemen. Karenanya, soal angka, menurutnya bisa fleksibel naik di angka 5 persen atau tetap empat persen.

Bamsoet malah mengusulkan agar ambang batas enam atau tujuh persen. Dia mengatakan akan mengusulkan itu ke Golkar.

Dia setuju dengan skema yang ditawarkan PDIP. Yaitu, ambang batas berjenjang dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota.

Menurut Arsul, Mendagri Tito dan perwakilan partai politik yang hadir sepaham jika Pemilu serentak dengan 5 kartu surat suara ke depan harus didiskusikan lagi. Mereka menilai hal itu memberatkan parpol termasuk pemilih itu sendiri.

Arsul mengatakan ada 3 hal yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Pertama, mengenai undang-undang partai politik yang berkaitan dengan peningkatan dana bantuan untuk partai.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan pihaknya akan mendorong revisi UU pemilu.

Untuk masalah Pilkada, DIM yang diajukan ialah terkait status panitia pengawas dan waktu penanganan pelanggaran Pemilu.

Selain dua UU itu, Mardani menyebut undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik juga perlu direvisi. Menurut Politisi PKS ini, revisi UU parpol sensitif.

Komisi II DPR berencana segera merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu disepakati dalam rapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/14).

Tjahjo mengatakan, UU Pemilu memang harus direvisi. Pasalnya saat ini masih banyak pasal yang belum sesuai atau bahkan tidak berjalan efektif.