Yorrys Raweyai

Yorrys mengaku diperiksa terkait komunikasi Ketua DPR Setya Novanto dengan politikus Partai Golkar Markus Nari dan pengacara Rudi Alfonso yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Golkar terkait kasus korupsi e-KTP.

Menurutnya, ada tiga kriteria yang harus dipertimbangkan dalam merevitalisasi kepengurusan. Ketentuan itu telah diatur dalam AD/ART atau Tatib Partai Golkar.

Dia menyebut Golkar memang membutuhkan kekompakan dari seluruh unsur partai. Terutama, kata dia, para petinggi Golkar diharapkan tidak menyampaikan pernyataan yang kontraproduktif.

Gantikan Yorrys, Letjen (purn) Eko bertugas seleksi Caleg dari Golkar. Eko mengungkapkan, sebagai Korbid Polhukam, ia akan menjalankan tugasnya dengan optimal. Eko juga masih mempelajari tugasnya di Golkar, sebab dia belum mengerti dan masih membutuhkan penyesuaian diri.

Nusron Wahid tak setuju Yorrys dicopot, lebih baik Golkar pecat koruptor. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera-Jawa, Partai Golkar Nusron Wahid tak setuju Yorrys Raweyai dicopot dari Koordinator Polhukam partai. Diketahui, jabatan Yorrys kini diganti oleh Letjen (Purn) Eko Wiratmoko.

Beredar dokumen struktur baru Golkar, Azis Syamsuddin dan Yorrys tak ada. Dari dokumen yang diperoleh PulseFeed, Minggu (8/10), ada dua nama beken 'menghilang' dalam struktur DPP Golkar yang diteken langsung oleh Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Nama mantan Pangdam Brawijaya Letjen Eko Wiratmoko dikabarkan telah ditunjuk mengisi posisi Yorrys.

Meski demikian, Idrus tak memungkiri saat ini Golkar memang tengah ingin melakukan restrukurisasi. Restrukurisasi itu dilakukan demi menjalankan hasil rapimnas beberapa waktu lalu yang menurutnya hasil mandat pada Ketua Umum untuk melakukan itu.

Nusron Wahid: Saya akan protes jika Yorrys dipecat. Nusron ingatkan pencopotan Yorrys dari pengurus Golkar harus lewat pleno.

Nurdin Halid sebut belum ada pembahasan dan surat pemecatan Yorrys. Sebagai Ketua Harian, Nurdin mengaku belum ada komunikasi dari Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham terkait pencopotan Yorrys. Pembahasan soal pencopotan Yorrys juga belum pernah dilakukan.

Dicopot dari pengurus Golkar, Yorrys Raweyai anggap kabar itu hoax. Lagipula, mekanisme pencopotan pengurus harus dilakukan melalui rapat pleno dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Ketentuan itu diatur dalam pasal 13 ART, ayat 2 tentang kewenangan pemberhentian pengurus.

Ketua DPP Partai Golkar Aziz Samual mengatakan, Eko sudah cukup lama menjadi kader partai. Dia menyebut, Eko sudah menjadi kader Golkar sejak kepemimpinan Soeharto. Namun Eko tidak menjabat posisi apapun di kepengurusan partai karena masih aktif di militer.

Keputusan DPP Partai Golkar mencopot Yorrys Raweyai dari jabatan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, menuai pro kontra di internal partai. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera 1 Andi Sinulingga menilai pemberhentian Yorrys melanggar prosedur yang tercantum dalam AD/ART partai.

Gejolak Partai Golkar kembali memakan korban. Nasib rekomendasi Tim Pengkajian semakin tak jelas. Apalagi, putusan praperadilan Novanto menyatakan penetapan tersangka batal. Hakim Cepi Iskandar menilai, KPK menyalahi prosedur dalam proses penetapan tersangka Setya Novanto. Angin segar berbalik.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai lantang mengkritik Setya Novanto. Setelah sang ketua umum menjadi tersangka korupsi e-KTP, Yorrys kencang menyuarakan pelengseran.

Partai Golkar seharusnya tidak bisa sembarangan mencopot Yorrys. Akbar menyebut DPP memanggil Yorrys atau memberi peringatan terlebih dulu sebelum menggantinya.

Yorrys Raweyai tak tahu dicopot dari pengurus DPP Golkar. Partai Golkar mencopot Yorrys Raweyai dari koordinator bidang Polhukam. Namun, Yorrys mengaku sampai saat ini belum tahu atas keputusan tersebut.

Bikin gaduh, Yorrys Raweyai resmi dicopot dari pengurus DPP Golkar. Aziz menilai, Yorrys dianggap telah melakukan banyak persoalan yang membuat internal Golkar gaduh. Sehingga, posisinya sebagai Koordinator bidang Polhukam digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyatmoko.

Tak kuasa lengserkan Setya Novanto. Rapat pleno yang sedianya akan digelar Jumat 29 September lalu. Rapat ini membahas rekomendasi Tim Pengkajian yang menghasilkan elektabilitas Golkar merosot akibat terbelitnya Novanto di kasus korupsi e-KTP.

Kepala Bidang Penggalangan Pelajar dan Mahasiswa, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Guntur Setiawan melaporkan Ahmad Doli Kurnia dan Yorrys Raweyai ke Bareskrim Polri, Jakarta Pusat. Guntur melaporkan keduanya terkait pernyataan Doli dan Yorrys dalam pemberitaan di media massa beberapa waktu lalu.