Aksi Cepat Tanggap

Meski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.

Poster pengumpulan donasi kemanusiaan ACT untuk masyarakat Palestina adalah tidak benar. Sebab, sejak 2022 izin pengumpulan donasi ACT telah dicabut oleh Kementerian Sosial.

Jaksa sebelumnya telah menuntut eks tiga petinggi ACT hukuman empat tahun penjara. Mantan petinggi ACT itu adalah eks Presiden Yayasan ACT Ahyudin, Presiden Yayasan ACT periode 2019-2022 Ibnu Khajar dan eks Vice President Operational ACT Hariyana Hermain.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan empat orang pengurus ACT sebagai tersangka, yakni Ahyudin, pendiri ACT, Ibnu Khajar mantan Presiden ACT, Heriyana Hermain selaku anggota dewan, dan Novariyadi Imam Akbari.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Ibnu Khajar dan Hariyana binti Hermain.

Sidang kali ini digelar secara offline. Namun terdakwa hadir secara online seperti pada sidang sebelumnya.

Hal itu dikatakan Faisol saat sidang lanjutan kasus penggelapan dana ahli waris Lion Air dengan terdakwa mantan Presiden ACT Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Terhentinya pembangunan itu karena pengusutan kasus terhadap ACT atas perkara dugaan penggelapan uang bantuan keluarga korban kecelakaan Lion Air 610 oleh Boeing Community Investment Fund (BCIF) yang mulai diusut.

Sejumlah fakta baru terungkap dalam persidangan. Salah satunya, intervensi ACT terhadap ahli waris korban Lion Air JT610 terkait penggunaan dana hibah dari pihak Boeing Community Investment Fund (BCIF).

Hal itu menyusul tidak adanya pasal TPPU dalam dakwaan perkara dugaan penggelapan dana bantuan Boeing Community Investment Fund (BCIF) dengan nilai sebesar Rp138,54 miliar terhadap terdakwa Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Hariyana binti Hermain.

Secara terpisah, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tidak adanya Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para terdakwa mantan petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT), sebagaimana berkas yang dilimpahkan penyidik sebelumnya.

Tim kuasa hukum juga memohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan Ibnu Khajar di persidangan selanjutnya secara offline. Namun, jaksa mengaku akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terlebih dahulu.

"Kita nanti langsung ke pembuktian dan saksi-saksi. Biar nanti fakta persidangan (dugaan penyelewengan dana ACT) yang akan melihat masalah ini seperti apa dan bagaimana," katanya.

Sidang Penggelapan Dana ACT, Terdakwa Ahyudin Hadir Secara Virtual. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana dengan terdakwa mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin atas perkara dugaan penyelewengan dana bantuan Boeing kepada korban pesawat jatuh Lion Air.

"Kemudian email yang dikirimkan ke pihak perusahaan Boeing atas petunjuk pihak Yayasan ACT. Di dalam email tersebut disebutkan dengan jelas bahwa dana social/BCIF yang diminta untuk dikelola oleh pihak Yayasan ACT adalah sebesar USD144.500," jelas jaksa.

Sebagai Badan Hukum 'perkumpulan' Global Islamic Philanthropy yang menaungi sejumlah yayasan sosial di bawahnya yakni Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Yayasan Global Zakat, Yayasan Global Wakaf dan Yayasan Global Qurban.

Sidang untuk tiga perkara akan di kepala Hakim Ketua Hariyadi serta didampingi dengan dua hakim ketua yakni Mardison dan Hendra Yuristiawan.

Para tersangka dalam kasus tersebut adalah Presiden ACT Ibnu Khajar, mantan Presiden ACT Ahyudin, dan Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Hariyana Hermain. Ketiganya ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan.

Kempat tersangka yaitu, Mantan Presiden ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Ketua pengawas ACT pada 2019-2022, Heryana Hermai; serta anggota pembina dan Ketua Yayasan ACT, Novariadi Imam Akbari.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah melaksanakan tahap I berkas perkara kasus dugaan penyelewengan dana bantuan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).