Aksi Cepat Tanggap

Nurwakhid menjelaskan data tersebut masih memerlukan kajian dan pendalaman. Sehingga, saat ini ACT belum masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT).

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial masih melakukan pemeriksaan terhadap petinggi ACT.

Muhadjir mengatakan pencabutan izin pengumpulan sumbangan tersebut karena ACT diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Dalam Pasal disebutkan, penggunaan dana operasional maksimal 10% dari hasil pengumpulan sumbangan. Sementara ACT menggunakan dana hingga 13,7%.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial," kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.

Ahyudin disebut bergaji Rp 250 juta saat menjadi Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Saat meminta endorsement pihak ACT tiba-tiba datang ke kantor saya dan pernah menodong ketika saya baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera. Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan," ujarnya.

Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ternyata pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan atau keterangan palsu dalam akta otentik.

Anggaran tersebut, kata Ibnu, adalah hal yang wajar dan masih sesuai aturan secara syariat Islam.

Dana operasional ACT tidak sesuai aturan resmi.

Sahroni meminta BNPT mengusut tuntas untuk memastikan tak ada dana umat yang disalahgunakan untuk mendukung aksi-aksi terorisme.

Ariza pun berharap permasalahan yang menimpa ACT bisa segera diselesaikan dengan baik, agar partisipasi dan kerja sama ACT dengan Pemprov DKI dapat berjalan dengan baik.

Pihaknya menyarankan para donatur untuk bisa lebih memperhatikan kepada lembaga apa dana mereka didonasikan, baik online maupun secara langsung.

Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) membantah terkait dugaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut adanya indikasi aliran dana disalurkan untuk terorisme.

"Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," sebutnya.

Termasuk juga perihal pemberitaan yang ramai menjadi sorotan, mulai dari gaji sebanyak Rp250 juta setiap bulan yang diterima Ahyudin melingkupi juga berbagai aset yang dibeli menggunakan uang ACT seperti mobil mewah, rumah sampai lampu gantung.