Aksi Cepat Tanggap

Cholil berpesan agar masyarakat lebih teliti dan hati-hati dalam berdonasi kepada lembaga filantropi. Serta menjadi perhatian lebih bagi pengelola atau lembaga dana umat agar semakin akuntabel dan bisa dipercaya masyarakat.

Abdul Mu'ti pun mendorong agar pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB). Agar kasus ACT tidak terulang kembali.

Dorongan ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi.

Materi pemeriksaan hari ini sudah tidak lagi soal legalitas. Melainkan penggunaan dana.

Riza memastikan, surat tugas pengawasan berfungsi untuk memantau aktivitas ACT dan organisasi sejenis lainnya. Tujuannya, agar kasus yang tengah menimpa ACT tidak terulang kembali.

Kesiapan itu, lanjut Ahyudin, asalkan lembaga ACT yang didirikannya tersebut bisa tetap berjalan dan berkembang dalam tugas menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Presiden lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar, pada Senin (11/7). Pemeriksaan terhadapnya itu dilakukan hingga Selasa (12/7), sekitar pukul 02.25 WIB.

Ahyudin mengklaim bahwa program kerjasama antara Boeing dengan ACT sampai dengan dia menjabat pada 11 Januari 2022 sebagai Presiden telah terealisasi sebesar 75%.

Kendati demikian ketika ditanyakan perihal rincian fasum tersebut, Ahyudin enggan untuk menjelaskan. Karena, dia berdalih bahwa teknis pembagian fasum tanggung jawab pimpinan lembaga dalam hal ini Presiden ACT, Ibnu Khajar.

Sebelumnya, Bareskrim Polri bakal melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan penyelewengan dana donasi korban kecelakaan Lion Air JT-610 dari pihak Boeing yang dikelola Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Gelar dilakukan guna menentukan adakah unsur pidana dalam kasus tersebut.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan, ACT tidak transparan pengelola dana yang dimaksud, berkaitan dengan realisasi uang CSR yang diterima pihak keluarga korban.

Kedatangannya sempat luput dari perhatian awak media, karena Ibnu yang saat tiba memakai topi hitam langsung masuk ke batas pintu masuk protokoler Gedung Bareskrim Polri.

Teuku mengatakan bahwa dana yang dikeluarkan ACT adalah bantuan kemanusiaan tidak terafiliasi dengan kelompok teroris, termasuk temuan yang berkaitan Al-Qaeda.

Bareskrim Polri mengendus adanya dugaan penyelewengan dana sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikelola oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Anies menyatakan Pemprov DKI sepenuhnya menghormati proses hukum yang ada, terutama proses pengauditan.

Masyarakat akan tetap melakukan donasi. Namun tidak melalui lembaga, melainkan jalur individu.

Sedangkan pembina dan pengawas juga mendapatkan dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut.

Bivitri menilai, keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan mencabut izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT tidak menyelesaikan masalah. Sebab, UU yang digunakan pun sudah kuno.

Pendiri ACT Ahyudin dan pengurus ACT Ibnu Khajar diduga menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Dana atau donasi itu didapat oleh pihak ACT dari masyarakat umum dan Kemitraan Perusahaan Nasional dan Internasional.