Al Muzzammil Yusuf

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf tegaskan dukungan PKS Prabowo terhadap program Astacita dan lainnya. PKS siap mengkritisi untuk perbaikan, bukan menggagalkan.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan pentingnya Pendidikan Politik PKS melalui teladan kader. Ia meminta pejabat publik menjaga integritas demi nama baik partai, bagaimana caranya?

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf mengingatkan seluruh kader yang menjabat di pemerintahan dan legislatif untuk menjaga Integritas PKS demi nama baik partai. Apa saja pesan pentingnya?

Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk melakukan pengkajian serius terhadap fenomena munculnya buzzer politik saat ini.

Yusuf mengatakan, PKS akan memperjuangkan lewat rancangan undang-undang (RUU) perlindungan simbol keagamaan dan aktivitas pendakwah agama.

Padahal petinggi partai-partai ini sempat bertemu dengan para capres. Namun ternyata pertemuan itu belum menentukan bisa sikap politiknya.

Undang-undang Ormas No 17 Tahun 2013 dibuat oleh DPR dan pemerintah era Presiden SBY dengan sangat teliti, komprehensif dan memperhatikan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Al Muzzammil adalah orang yang melaporkan Fahri Hamzah ke BPDO PKS, hingga akhirnya dipecat.

Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzzammil Yusuf maju sebagai calon bupati di Pilkada serentak Desember 2015 nanti.

PKS akan meminta penjelasan KPK sebelum memutuskan kelanjutan fit and proper test Budi Gunawan di Komisi III DPR.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi bisa dihukum mati.

Malam ini, revisi UU MD3 akan disahkan rapat paripurna DPR.

Politikus PKS Al Muzzammil Yusuf menyatakan, waktu dalam pembahasan revisi semakin mepet.

"Anda sekarang presiden, bukan gubernur, bukan wali kota."

"Kalau ditemukan jual beli perkara coret aja. Kalau hanya jawaban tidak memuaskan ditoleransi aja," kata Taufiqurrahman.

"Sudah klarifikasi bahwa kasus toilet sudah diperiksa MA, Badan Kehormatan DPR, dan KY," kata Muzzammil.

Sebelumnya, nama Boediono disebut sebanyak 65 kali dalam dakwaan Budi Mulya dalam kasus Bank Century.

"Tergantung hasil uji kelayakan dan kepatutan tim pakar. Kemudian hasil pleno di Komisi III," ujar Aziz Syamsuddin.

"Jadi dalam pembahasan internal komisi tim pakar itu orang-orang independen tidak punya kaitan pemilu, capres."

Mereka ditunjuk melalui seleksi dan berwenang memberikan pendapat soal kapabilitas 12 calon hakim MK yang mendaftar.