Babinsa

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menanggapi santai isu pengerahan Babinsa terkait Pilpres 2014 di Sumedang.

Meski penyalurannya berbarengan dengan proses pemilu, Andhika membantah jika disengaja.

Saat ini institusi TNI sedang dalam proses reformasi setelah selama 32 tahun terlibat dalam politik.

"Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut TAP MPRS No XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme."

Sebelumnya, Babinsa TNI mendatangi rumah warga di kawasan Gambir, menanyakan pilihan warga di Pilpres 2014.

Dalam konpers tersebut, beliau mengatakan pada masyarakat agar bisa berpikir positif & tidak terprovokasi isu Babinsa.

Moeldoko mengimbau kepada masyarakat agar tak memperpanjang masalah Babinsa.

"Kalau pun ada secara halus ke keluarga. Penetrasi secara langsung ke masyarakat tidak mungkin," ujar Adhie Massardi.

"Jaket loreng, badannya tegap, rambutnya cepak. Jangan mengembangkan ciri-ciri itu seolah-olah tentara," kata Moeldoko.

TNI mengajak masyarakat untuk melaporkan ke Markas TNI terdekat jika melihat anggota memihak salah satu capres.

JK meminta masyarakat untuk cerdas mengkonsumsi informasi dari media. Terlebih beragam isu jelang pilpres.

Tidak ada pimpinan TNI AD yang mengarahkan anggotanya untuk melakukan pendataan preferensi warga.

Politikus PDIP TB Hasanuddin mengaku menemukan Babinsa juga mempengaruhi warga di Sumedang, Jawa Barat.

Jika benar anggota Babinsa mengarahkan warga untuk memilih salah satu capres maka hal itu adalah sebuah masalah serius.

"Kita harus menjawab ancaman itu. Kita harus menyelidiki dan catat bila terjadi kecurangan," katanya.

Hatta pun meyakini seharusnya pihak TNI bisa mengklarifikasi secara tuntas terkait isu Babinsa tersebut.

"Tapi yang kecil bisa menang, yang tidak punya duit bisa menang. Karena modal kita adalah semangat."

"Di depan polisi, dia harus berani tunjuk langsung mana orangnya. Jadi, jangan asal fitnah," kata Djoko.

"Kita minta masyarakat berani menanyakan identitas dari pendataan yang dilakukan pada mereka," kata Tjahjo.

Dandim menegaskan tidak ada instruksi untuk melakukan survei capres-cawapres.