Babinsa

Letkol Inf Trijoko mengatakan, ujung tombak untuk meredam perkelahian itu berada di Komando Rayon Militer (Koramil).

Dengan mengojek malah menunjang tugas para Babinsa.

"Setiap Djanjie mau dipindah, warga selalu 'nggandoli' dan protes," kata Kapten (Inf) M Walifatma.

"Saya tidak akan memihak pada siapapun. Tidak akan mendengarkan ajakan-ajakan untuk berpolitik," kata Serma Mariyana.

"Netralitas harga mati. Apapun yang terjadi tugas kami hanya menjaga kondusifitas bukan kegaduhan," kata Serda Atu.

"Kalau (Babinsa) mau dipertahankan harus jelas tugasnya dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta ada pengawasan."

Tjahjo Kumolo bahkan meminta Panglima TNI menarik Babinsa selama masa pilpres ini.

Untuk mempertahankan kekuasaannya Soeharto butuh kekuatan dan dukungan TNI AD.

Kehadiran Babinsa ini dirasa makin tak relevan. Apalagi dalam momen seperti Pilkada, Pemilu Legislatif atau Pilpres.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko selalu menyatakan bersikap netral dalam pemilihan presiden.

"Bahwa peristiwa yang berkaitan dengan kasus Babinsa saya kira sudah final," kata Moeldoko.

Kasus Babinsa TNI dianggap sebagai tindakan arogan militer yang kembali muncul setelah reformasi.

"Babinsa itu salah satu lembaga yang masuk pada skema 7 teritorial gagasan Nasution.

Ada timses yang mendekati kepala desa namun ditolak. Karena kecewa dia menuding warga desa sudah dipengaruhi TNI.

"Ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan pimpinan TNI AD. Netralitas TNI diragukan," ujar Letjen TNI Purn Suryo.

Letkol Inf Yusa mengatakan sejauh ini tidak ada anggota Babinsa terlibat dalam dukung mendukung capres.

"Mapping area dibutuhkan sesuai doktrin pertahanan rakyat semesta. Jangan ragu," kata Moeldoko.

"Saya memastikan, seluruh jajaran TNI khususnya Kodam III/Siliwangi akan bersikap netral dalam Pilpres 2014". Katanya.

"Dia melakukan penyerangan lebih dulu untuk pencegahan. Dia sedang membuat sinetron saat ini," kata Suryo Prabowo.

Mayjen TNI Dedi Kusnadi Tamim memastikan Babinsa di teritorialnya tidak akan ditarik selama Pemilihan Presiden.