Baleg DPR

Doli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Sukri mengatakan, banyak anggota dewan mengusulkan agar dapat libur tiga hari untuk mencoblos guna menyukseskan Pilkada 2024.

RUU yang menjadi prioritas Baleg yakni RUU PRT dan RUU MD3. Sementara.

Rencana pembahasan RUU PPRT itu sudah mulai masuk di DPR RI pada awal periode 2019-2024.

Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Menurut IDI, bila ingin memperbaiki sistem kesehatan nasional, DPR bisa merevisi peraturan pelaksana dari UU Praktik Kedokteran.

Rapat pleno tak digelar hari ini karena perlu mengundang menteri. Panja khawatir harmonisasi dan sinkronisasi belum selesai. Namun, Willy menargetkan akan segera dirampungkan agar dapat diambil keputusan besok.

Supratman berharap tanggal 5 April RUU TPKS sudah dapat diselesaikan. Meski Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah cukup banyak perubahan subtansi dari draf yang dibuat DPR.

Saat ini Baleg DPR RI masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah yang masih berada dipegang pimpinan.

Sehingga saat ini DPR tinggal menunggu surat presiden dan daftar Inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah tiba. Agar bisa segera dilaksanakan pembahasan RUU TPKS.

Baleg akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melakukan revisi UU PPP.

Brigjen Junior lantang menanggapi perihal sengketa lahan, yang menyeret nama PT Sentul City Tbk.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan mengambil keputusan terkait draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Rabu (8/12). Baleg bakal menggelar rapat pleno untuk pengambilan keputusan mengesahkan draf sebagai usul DPR.

Pemerintah diminta tidak membuat tafsir sendiri terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta kerja. Anggota Badan Legislasi DPR Mulyanto mengatakan, pemerintah harus menghormati dan mengikuti putusan MK secara utuh dan tidak memaksakan tetap menjalankan UU Cipta Kerja.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan pihaknya akan mengusulkan revisi UU PPP. Aturan untuk mengatur omnibus law akan dimasukkan dalam revisi UU PPP.

Anggota Badan Legislasi DPR Christina Aryani mengatakan, DPR berkomitmen untuk mempercepat perbaikan UU Cipta Kerja menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi.

Willy menegaskan, RUU TPKS hanya mengatur ruang publik. RUU ini memisahkan ranah publik dan ranah privat.

“Kalau kita kalah, artinya undang-undang ini gugur. Padahal, niatnya baik dan kehadirannya ditunggu oleh publik,” tambahnya.