Baleg DPR

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut ditargetkan akan selesai sebelum ganti tahun. RKUHP akan dibahas menjelang akhir tahun ini.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan My Esti Wijayati mengusulkan judul RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditambahkan kata pencegahan. Esti mengusulkan agar pencegahan menjadi esensi dari hadirnya undang-undang terkait kekerasan seksual tersebut.

Badan Legislasi DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Ekuador dan Brasil dalam rangka menyusun RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Di Brasil dan Ekuador, kata Lodewijk, penerapan aturan terkait kekerasan seksual telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Penegakan hukum terkait undang-undang anti kekerasan seksual itu terlihat dengan kerjasama polisi.

Dasco belum bisa menjelaskan secara rinci urgensi pembahasan RUU tersebut pada dua negara. Dia minta ditanyakan ke Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Koorpolkam), Lodewijk F Paulus.

Hal tersebut diketahui dari surat nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg ke Luar Negeri. Dalam surat itu disebutkan rencana kunjungan ke Ekuador digelar pada 31 Oktober hingga 6 November 2021, sedangkan ke Brasil pada 16-22 November 2021.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan ketahanan farmasi nasional sangat penting pada masa pandemi covid-19.

Sejumlah organisasi menyesalkan adanya perubahan pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang keluar dari substansi dan semangat utama untuk melindungi korban kekerasan, terutama perempuan dan anak. Mereka menyeru DPR untuk mengembalikan RUU PKS seperti tujuan awal, yakni melindungi korban

Draf awal Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mulai dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dia mengatakan, DPR masih menunggu konfirmasi Menteri Hukum dan HAM selaku perwakilan pemerintah terkait rencana revisi terbatas UU ITE. Ia bilang, akan diagendakan rapat dengan Menkumham pada masa sidang berikutnya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol).

Rapat dibuka dengan paparan tim ahli Baleg, Abdullah Mansyur. Dalam paparannya Abdullah menyampaikan pemerintah wajib menjamin kesehatan masyarakat, termasuk menjaga dari hal-hal yang menggangu kesehatan seperti minol.

Supratman menilai pembahasan RUU Minol di Baleg DPR RI sangat dinamis. Pada intinya semua anggota Baleg sepakat minol harus diatur dan dibatasi penggunaannya.

Tim Ahli Baleg juga memaparkan terkait materi muatan pengaturan Minol, antara lain definisi minol; jenis, golongan, dan kadar minol; pendirian industri, produksi, perizinan, dan mekanisme produksi minol.; pembatasan impor minol dari luar negeri.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menilai, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) punya urgensi untuk dibahas. Kasus kekerasan seksual menjadi fenomena gunung es di Indonesia.

"Jadi Prolegnas Prioritas tahun ini yang sudah disetujui dalam Rapat Kerja tanggal 14 Januari 2021 lalu mengalami perubahan, yang semula 33 RUU menjadi 32 RUU," terang Supratman.

Dalam fungsi legislasi DPR, terdapat Badan Legislasi yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan fungsi legislasi DPR ini, dan memang menjadi alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkap hingga saat ini Revisi UU Pemilu masih masuk dalam Prolegnas prioritas 2021.

"Kami mendukung normalisasi jadwal pilkada yang diatur pasal 734 dan 735 yaitu tetap ada pilkada di 2022 dan 2023, serta pilkada serentak nasional pada 2027," ujar Pembina Perludem Titi Anggraini dalam rapat dengar pendapat umum RUU Pemilu di Baleg DPR RI, Selasa (19/1).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan daftar Prolegnas Prioritas tahun 2021. Terdapat 33 RUU dengan rincian 22 RUU usulan DPR (dua RUU diusulkan bersama pemerintah), 9 RUU usulan pemerintah, dan 2 usulan DPD.