Baleg DPR

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

Pengambilan keputusan itu digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (3/10) malam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir secara fisik mewakili pemerintah.

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR menyelesaikan pembahasan tingkat II terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) salah satu RUU Omnibus Law tersebut, Senin pukul 17.58 WIB.

Baidowi menyebut, gedung DPR tengah perbaikan instalasi listrik sejak Sabtu (26/9). Sehingga, rapat membahas Omnibus Law dilakukan di hotel sejak Sabtu (26/9) hingga hari ini (28/9).

Pemerintah dan DPR sepakat untuk mencantumkan sertifikasi jaminan produk halal (JPH) ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pelaksanaan sertifikasi produk halal ini diperluas dengan melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi JPH.

Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI (Baleg) yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ciptaker Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembahasan tersebut turut menyinggung perubahan status UMKM menjadi perseroan.

Badan Legislasi DPR sepakat membahas secara mendalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (RUU Kejaksaan) dalam panitia kerja.

Rapat yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas itu khusus membahas materi Bab III Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25. Dalam kesempatan tersebut, Supratman sempat mempertanyakan tentang urgensi mengatur tentang hak orang untuk mengajukan gugatan atau tidak.

John mengatakan, RUU Cipta Kerja tidak akan mengurangi perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Justru perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan ditambah manfaatnya.

Rapat Baleg Bahas Omnibus Law Saat Reses. Baleg menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dengan agenda melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Bab III tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

"Kita berharap nanti setelah RUU KUHP diselesaikan antara pemerintah dan Komisi III, maka RUU Kekerasan Seksual ini akan kita masukkan lagi dalam program legislasi nasional," ungkap dia.

"Semoga keputusan-keputusan yang dicapai akan memberikan kemanfaatan bagi rakyat dan negara Indonesia yang kita cintai," ucapnya.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja asal fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menegaskan bahwa sesungguhnya pelaku usaha atau investor tidak takut terhadap peraturan. Hal yang sebenarnya ditakuti oleh dunia bisnis yakni ketidakpastian hukum.

Ketua Badan Legislasi (Baleg), Supratman Andi Agtas, menilai isi RUU Ciptaker tidak benar-benar merupakan norma yang baru. Sebab ditemukan juga poin-poin yang sebenarnya sudah ada dalam UU eksisting.

Berdasarkan penjelasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disampaikan masing-masing fraksi, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan RUU tersebut menjadi Cipta Lapangan Kerja. Nama ini diketahui pernah menjadi nama RUU usulan pemerintah sebelum kemudian diubah menjadi cipta kerja.

Suasana Rapat RUU Cipta Kerja di Parlemen Senayan. Rapat kerja yang dihadiri Ketua Badan Legistasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Baleg Rieke Diah Pitaloka dan Willy Aditya membahas lebih lanjut rancangan undang-undang Cipta Kerja dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Hal ini untuk mengakhiri polemik yang muncul dari kaum buruh.

Dia mempersilakan pemerintah untuk memotong anggaran yang besar-besar dan tidak berhubungan langsung serta tidak memiliki urgensi yang tinggi terhadap penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah bisa memotong anggaran infrastruktur yang jumlahnya cukup besar.

Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, mengatakan ditempatkannya pembahasan klaster ketenagakerjaan pada bagian akhir diambil berdasarkan hasil konsultasi dengan pimpinan dan fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Menurutnya, pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi Covid-19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat terutama serikat pekerja.