BBM Satu Harga

Jumlah tersebut meliputi 54 titik yang telah beroperasi pada tahun 2017 dan 23 titik yang beroperasi hingga awal September 2018. Pada 2018, Pertamina ditargetkan mengoperasikan 67 titik BBM Satu Harga, di mana sisanya sebanyak 45 titik masih melewati proses perizinan dan pembangunan

Tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) satu harga segera beroperasi di dua daerah di provinsi berbasis kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT). Tiga SPBU satu harga yang akan dioperasikan pada Agustus ini adalah dua di Kabupaten Sabu Raijua dan Borong di Kabupaten Manggarai Timur, Pulau Flores.

Penerapan sistem digital pada penyaluran BBM akan memudahkan BPH Migas dalam mengawasi, melakukan pendataan semua volume BBM bersubsidi dan non subsidi yang didistribusikan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pertamina dengan Telkom sepakat melakukan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk membangun sistem digital dalam penyaluran BBM di Indonesia. Nantinya, 5.518 SPBU di seluruh Indonesia akan diterapkan sistem digital.

Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, dari target pengoperasian lembaga penyalur resmi BBM satu harga di 67 lokasi‎ pada tahun ini, Pertamina sudah mengoperasikan empat unit. Saat ini 9 unit lembaga penyalur resmi masih dalam pembangunan, sedangkan 54 unit sedang menunggu izin pemda.

Menurut Hendry, izin yang lama dikeluarkan pemda biasanya karena pembangunan infrastruktur lembaga penyalur BBM berbenturan dengan rencana daerah. Selain terhambat perizinan pemda, pencarian investor dan penentuan lokasi juga membuat pelaksanaan program BBM satu harga terhambat.

Ketua DPR, Bambang ‎Soesatyo, berpesan para anggota komisioner BPH Migas untuk sungguh-sungguh merealisasikan program BBM satu harga. Agar masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) mudah mendapatkan dan merasakan BBM jenis Premium penugasan dan Solar subsidi dengan harga ketetapan pemerintah.

Direktur BBM BPH Migas, Hendry Ahmad mengaku telah menemukan pelanggaran penyaluran BBM terkait dengan tingginya harga BBM jenis Premium dan Solar yang melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di Sumenep, Madura, Jawa Timur.

"Bikin agen penyalur setiap desa minimal satu itu bersama BPH Migas, karena ada UU-nya di mana tempat-tempat tertentu BPH Migas bisa membuka izin-izin itu untuk membantu rakyat daerah."

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengakui bahwa penyaluran BBM ke masyarakat masih terkendala dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang belum mencukupi. Dengan demikian, BPH Migas menyiapkan program sub penyalur BBM di daerah, untuk memperluas distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri.

Pemerintah menaikkan jumlah target distribusi bahan bakar minyak (BBM) satu harga di 2018 menjadi 73 titik dari yang sebelumnya sebanyak 54 titik. Dari 73 titik tersebut, 67 titik akan dibangun oleh PT Pertamina (Persero), sedangkan 6 titik lainnya akan disiapkan oleh PT AKR.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menargetkan distribusi BBM satu harga di tahun 2018 bisa mencapai 54 titik, angka ini menurun dari realisasi tahun 2017 sebesar 57 titik. Dia meminta agar BPH Migas dapat melanjutkan kerja apik yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017.

Pemerintah terus mendorong distribusi Bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah juga aktif bekerja dengan dengan swasta agar distribusi BBM Satu Harga semakin luas dan menjangkau wilayah terpencil. Pemerintah menyambut positif jika Vivo tertarik untuk terlibat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengapresiasi PT Pertamina dan PT AKR Corporindo berhasil mewujudkan target program BBM satu harga di 2017. Menurutnya, BBM satu harga menjadi satu-satunya program Kementerian ESDM yang tercapai tahun lalu.

Presiden Jokowi sempat marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter. Jokowi-pun langsung memerintahkan anak buahnya agar harga bensin merata di seluruh Indonesia.

Presiden berjanji bahwa setiap tahun terminal bahan bakar minyak (TBBM) dalam program BBM Satu Harga akan terus bertambah. Pemerintah tidak ragu untuk mengeluarkan biaya sebesar Rp 800 miliar untuk menyalurkan bahan bakar minyak ke sejumlah daerah terpencil.

Ketujuh belas TBBM itu berupa 16 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan SPBU Nelayan (SPBUN) yang masuk dalam Program BBM Satu Harga. Kesulitan untuk mencapai target BBM Satu Harga itu terutama karena medan berat di berbagai wilayah. Pada 2017, sudah ada 57 titik TBBM yang berada di 57 kecamatan dibangun.

Namun, di sisi lain program BBM satu harga tersebut menyebabkan kerugian finansial bagi Pertamina. Sebab Pertamina harus memberikan harga yang sama antara wilayah terpencil dengan perkotaan. Meskipun angka kerugian tersebut hingga kini belum diketahui dengan pasti.

Titik terbaru, Pertamina mulai mengoperasikan SPBU di Dusun Aruk, Kabupaten Sajingan, Kalimantan Barat.

Unit Manager Communication dan CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII, Eko Kristiawan mengatakan, bahwa untuk meminimalkan hal tersebut, stok BBM di SPBU Pertamina khususnya yang masuk menjadi lokasi program BBM satu harga selalu menjadi perhatian untuk selalu terpenuhi.