BBM Satu Harga

Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Eni Maulani Saragih, menilai kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia yang dicanangkan pemerintah, belum terealisasi secara merata di seluruh Indonesia. Mereka mengeluhkan ikhwal harga BBM yang belum seragam dengan di Pulau Jawa.

Pertamina berencana membangun 22 SPBU mini tahun ini dalam rangka mengimplementasikan program BBM satu harga. Rencananya hingga 2020, pembangunan total mencapai 108 SPBU mini. ke-22 lokasi itu ialah Sumbar, Kepri, Bengkulu, Jateng, Kaltara, Jatim, Sulut, Sultra, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua Barat, dan Papua.

Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, banyak pengusaha yang ahli dalam bidang energi tergabung dalam Himpunan Pengusaha NU. Pengusaha tersebut diharapkan bisa membantu Pertamina dalam mendistribusikan minyak di seluruh pelosok Indonesia.

"Permen sudah masuk di Kemenkumham, proses pengundangan. Dari kita sudah (ditandatangani)," kata Arcandra.

Permen ini dikeluarkan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai payung hukum kebijakan anyar tersebut. Namun, Jonan belum bisa membeberkan implementasi kebijakan tersebut.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan menargetkan pemberlakuan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia efektif mulai 2017. Menurut Jonan, arahan Presiden Joko Widodo untuk membuat satu harga BBM di seluruh Indonesia merupakan terobosan yang luar biasa.

"Dengan kebijakan itu, kami akan diuntungkan karena pasti akan lebih murah dan selain itu kami akan mendapatkan kepastian biaya distribusi produk."

Jonan juga telah mengatur mengenai batasan margin yang akan ditetapkan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di luar Pulau Jawa. Namun, dia sendiri tidak menjelaskan lebih rinci atas margin tersebut.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Nantinya harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa. Presiden menjelaskan, kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertamina juga bakal mengeluarkan kocek yang besar mencapai Rp 800 miliar untuk menerapkan program BBM satu harga. Untuk itu, Pertamina berencana melakukan impor BBM dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan selama ini adanya ketimpangan dan ketertinggalan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur karena harga BBM berbeda. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan di Indonesia Timur jauh tertinggal dari Indonesia Barat.

Pertamina undang swasta wujudkan program BBM satu harga. Swasta bisa menggandeng Pertamina untuk menjadi Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) atau membangun tangki minyak di seluruh penjuru daerah. Untuk saat ini, Pertamina baru menerapkan kebijakan BBM satu harga di Karimun Jawa.

"Walaupun baru mulai, tapi saya rasa sudah ada gejala bahwa penurunan harga BBM atau dari sektor rill ya yang selama ini sangat mahal, (kebijakan) itu akan mendorong industri manufaktur di Indonesia Timur, terutama untuk UKM."

Menteri Jonan dipusingkan sistem pengawasan program BBM satu harga. Pengawasan ini dinilai akan menjadi sulit karena potensi permainan harga bisa saja terjadi di tingkat pedagang eceran. Kedua, adalah pelaksanaan BBM satu harga ini harus diperkuat dengan payung hukum dalam bentuk peraturan menteri (Permen) ESDM.

Wilayah Papua memang saat ini masih kekurangan infrastruktur. Hal ini yang jadi penyebab distribusi logistik menjadi terhambat. Salah satunya, distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak merata. Bahkan, pembeli harus rela mengeluarkan kocek hingga lima kali lipat dari harga biasanya.