bentrok sampang

Pemprov Jatim berencana merelokasi pengungsi Sampang ke rusunawa Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo.

Para kiai ini tergabung dalam Tim Pencari Fakta (TPF) pengurus cabang NU Sampang.

Para korban memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tempat tinggalnya.

Kemendagri mendesak lembaga terkait seperti MUI, PBNU, IJABI, dan ABI untuk sama-sama mencari solusi.

Poin terakhir, akan dirumuskan pertemuan antara Rois Al Hukamah dan Tajul Muluk untuk melakukan kesepakatan damai.

"Kita tidak ingin semua direlokasi, kalau bisa diselesaikan bisa rukun kembali bisa malah lebih bagus," ujar Mensos.

Tersangka SN diduga memukul ibu kandung Tajul Muluk, Ummi Hani hingga dirawat di rumah sakit.

"Ada pihak-pihak yang tidak setuju upaya baik pemerintah untuk memindahkan sementara pengungsi Syiah keluar Sampang."

"Kalau yang minoritas diperlakukan seperti itu, semua berat juga bangsa ini," kata Yenny Wahid.

Tersangka Mukhsin diduga ikut menjadi otak kerusuhan bersama Rois dan Salikin di Sampang.

Relokasi sementara dilakukan karena tempat pengungsi lama dalam kondisi memprihatinkan.

Hal ini terkait fatwa MUI Sampang dan Jawa Timur yang menyatakan Syiah adalah aliran sesat.

MUI Jatim beralasan, fatwa itu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran Syiah.

Kementerian Agama cenderung menyederhanakan konflik dari segi administrasi dan pembinaan.

"Tersangka S ini juga otak pembakaran bersama tersangka R," kata Kombes Hilman Thayib.

"Berkas pemeriksaan tersangka sudah dituntaskan, berkasnya akan kami serahkan ke kejaksaan besok," ujar Kombes Hilman.

Menurut Surydharma, relokasi bukan perkara mudah. Jaminan keamanan tetap harus diberikan kepada para korban bentrokan.

Hillary mengharapkan sikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas berdasarkan agama atau lainnya diakhiri.

Dalam data Dewan HAM PBB, Indonesia merupakan negara peringkat pertama dengan kasus intoleransi tertinggi di dunia.

"Tugas penegak hukum adalah melindungi hak-hak asasi, dan menjamin pemenuhan hukum," kata Benny.