Bentrokan FPI

Kapolda Metro Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, dan 3 polisi yang terlibat dalam peristiwa Km 50 itu tidak terlihat menghadiri kegiatan tidak hadir. Namun, kegiatan mubahalah tetap berlangsung dengan pernyataan yang disampaikan sepihak dari perwakilan keluarga.

Polri telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rekomendasi Komnas HAM tersebut. Ekspos hasil rekomendasi Komnas HAM itu sedang disiapkan untuk disampaikan ke publik.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penanganan kasus penembakan enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.

Karena ketidakhadiran Komnas HAM, pihak keluarga Khadavi yang menginginkan untuk mengetahui hasil temuan Komnas HAM untuk dibandingkan dengan argumen kepolisian tidak bisa tercapai.

Hakim Ahmad Suhel menilai, penangkapan yang dilakukan di Tol Cikampek kepada Khadavi oleh termohon yakni kepolisian sudah sah. Terlebih, lanjutnya, penangkapan yang dilakukan kepolisian juga bukan operasi tangkap tangan dikarenakan adanya surat penyidikan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan memutuskan sidang gugatan praperadilan yang diajukan keluarga Suci Khadavi Putra, anggota laskar FPI yang tewas ditembak aparat kepolisian pada insiden di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut Andi, keseluruhan proses tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM nantinya bergantung pada pertimbangan penyidik. Sejauh ini, tim masih mendalami lebih lanjut isi dari rekomendasi tersebut.

Rusdi mengatakan, rapat itu sendiri digelar dalam rangka menyamakan persepsi tentang laporan hasil analisis PPATK terhadap 92 rekening yang terkait dengan FPI. Mulai dari rekening milik pengurus pusat, pengurus daerah, hingga beberapa individu.

"Itu tidak bisa kita ekspos, tidak perlu diungkap di publik. Mohon maaf," ucapnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan praperadilan yang diajukan keluarga anggota Laskar FPI, Suci Khadavi Putra, yang tewas ditembak aparat kepolisian pada insiden di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan belum menggelar sidang gugatan praperadilan yang diajukan keluarga anggota laskar FPI lantaran Bareskrim Polri selaku pihak tergugat atau termohon beberapa kali absen.

Kemudian, ia berharap bila apa yang disampaikan Sigit jangan sampai hanya sebatas kebutuhan saat uji kelayakan semata. Karena apa yang dikatakanya akan terus dilihat oleh masyarakat.

Sebagai pemimpin pemerintahan TP3 meminta pertanggung jawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut

Tim Advokasi Korban Tragedi 7 Desember 2020 melaporkan kasus penembakan aparat kepolisian terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC).

Meski demikian, Taufan mengingatkan ada pelanggaran HAM di peristiwa di Tol Cikampek itu, oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus tewasnya laskar FPI dibawa ke peradilan pidana.

Mahfud menjelaskan sejak awal pemerintah tidak mau ikut. Sebab jika membuat TGPF nantinya akan berpolemik terhadap masyarakat.

Ahmad menjelaskan tim khusus polisi tergabung dari Divisi Propam Mabes Polri, dan Divisi Hukum.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta Cikampek.

Choirul mengatakan, selama proses pemindahan 4 anggota laskar FPI ke mobil polisi, anggota yang melakukan giatnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa peristiwa tersebut merupakan kasus narkoba. Ada pula saksi yang mendengar kegiatan penangkapan teroris.

Sementara itu, imbuh Choirul, 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru.