Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap

Yuliana mengatakan, adiknya sudah membeberkan keterkaitan Musda Partai Demokrat dengan kasus suap ini kepada tim penyidik. Namun, dia enggan membeberkan informasi yang berikan Gafur ke lembaga antirasuah.

KPK memanggil tiga Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Kalimantan Timur, hari ini Kamis (31/3). Mereka diperiksa terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) yang menjerat Bupati Abdul Gafur Mas'ud.

Jemmy juga diselisik soal aliran uang yang diberikan Abdul Gafur ke beberapa pihak.

Firli menolak menyimpulkan ada dugaan aliran dana ke Andi Arief. Penyidik KPK masih bekerja mengumpulkan saksi dan bukti. Kata dia, keterangan saksi, tersangka, hingga bukti-bukti yang didapatkan KPK bisa menjelaskan apakah dalam kasus suap ini ada keterlibatan pihak lainnya.

Firli memastikan KPK telah mengirim surat pemanggilan kepada Andi pada 24 Maret 2022 lalu. KPK akan memeriksa apakah Andi sudah menerima surat pemanggilan tersebut atau tidak. Ia jamin, KPK telah memastikan surat dikirim ke alamat yang benar.

Bambang diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Deputi II Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Jemy Setiawan, Rabu (30/3). Dia bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Tiga saksi lainnya tidak hadir tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadiran, yaitu Bisyri Mustofa selaku Direktur PT BM Energy Inti, Abdullah Santoso dari PT Borneo Sumber Mineral, dan Muh Stasiun dari PT Kaltim Naga 99.

Benny mengatakan, Andi Arief belum menerima surat pemanggilan KPK sebagai saksi. Ia menjamin Andi akan hadir belum sudah menerima surat resmi dari KPK

Selain itu, Abdul Gafur juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik membutuhkan keterangan Andi Arief untuk menelusuri aliran suap Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.

Namun Andi Arief menyebut pemanggilan pemeriksaan terhadap dirinya merupakan kabar bohong. KPK pun berharap Andi Arief kooperatif terhadap proses hukum.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Achmad Zuhdi merupakan terdakwa pemberi suap Abdul Gafur Mas'ud terkait dengan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada tahun 2021-2022.

Alex menyebut, dugaan adanya bagi-bagi kaveling hanya sebatas informasi dari masyarakat. Alex menyebut, informasi tersebut masih harus didalami oleh pihaknya.

Penyuapan berkaitan dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di kabupaten PPU, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, ketiganya diminati konfirmasi tentang dugaan permintaan duit langsung oleh Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) terhadap pihak kontraktor.

Tiga saksi tersebut, lanjut Ali, adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Danum Taka Abdul Rasyid, Direktur Perumda Benua Taka Heriyanto, dan Direktur Perumda Benua Taka Energi Bahrun Genda.

KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara.

Kasus ini bermula saat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar.

Selain Gunardi dan Widodo, KPK juga memanggil tiga saksi lain dalam kasus ini