Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap

Andi Arief sendiri usai diperiksa tim penyidik tak menampik dicecar soal aliran uang yang masuk ke Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Barang rampasan dari perkara korupsi yang melibatkan mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud dilelang. Barang yang dilelang antara lain parfum Hermes dan topi Dior.

Mantan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal di wilayahnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Gafur mengantongi Rp6 miliar dalam kasus ini.

Abdul Gafur akan menjalani pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan. Dia juga dihukum membayar denda sebesar Rp 300 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 miliar.

Dalam surat tuntutan terhadap Abdul Gafur tercantum barang bukti yang menunjukkan terdakwa menerima suap terkait menara telekomunikasi tersebut.

Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud dituntut 8 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp4,179 miliar. Tuntutan itu disampaikan JPU KPK yang mendakwanya menerima suap Rp5,7 miliar untuk pengaturan paket-paket pekerjaan TA 2020 dan 2021.

Abdul Gafur diduga korupsi penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di perusahaan umum daerah di Kabupaten PPU tahun 2019-2021.

Bupati Nonaktif Penajam Paser Utara Jalani Sidang Lanjutan Kasus Suap. Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Abdul Gafur Mas'ud menerima suap Rp5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Pemerintah Kabupaten PPU.

Mulyadi yang merupakan mantan Plt. Sekda Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus suap proyek pembangunan di Penajam Paser Utara dan penerbitan perizinan untuk HGU lahan sawit serta perizinan pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penajam Paser Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) yang menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Masud.

Selama proses penyidikan perkara dugaan suap Abdul Gafur, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan Abdul Gafur selama menjabat Bupati PPU.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, selama proses penyidikan perkara dugaan suap Abdul Gafur, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan Abdul Gafur selama menjabat Bupati PPU.

Tim jaksa KPK akan mengonfrontasi Andi Arief dengan terdakwa Abdul Gofur dan saksi kasus dugaan suap proyek dan perizinan di Pemkab PPU lainnya.

Andi Arief berdalih uang tersebut diterimanya berkaitan dengan masalah Covid-19 yang tengah menginfeksi para kader Partai Demokrat.

Selain Andi Arief, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menghadirkan Deputi II BPOKK Partai Demokrat Jemmy Setiawan. Keduanya diminta bersaksi untuk terdakwa Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud.

Pengambilan paksa kendaraan dinas roda empat sulit dilakukan, sebab keberadaan Toyota Alphard, Fortuner, dan Land Cruiser tersebut tidak diketahui.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menghadirkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam persidangan dugaan suap yang dilakukan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud di Pengadilan Tipikor Samarinda.

Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud mulai diadili di Pengadilan Tipikor Samarinda, Rabu (8/6). Dia didakwa menerima suap Rp5,7 miliar yang sebagian di antaranya diperuntukkan bagi kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat.

Jaksa menyebut, suap Rp5,7 miliar diterima Abdul Gafur dari pelbagai pihak melalui orang kepercayaannya.

Abdul Gafur merupakan tersangka dugaan suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.